DAFTAR BACA:

  • Open Recruitment CEO TEKNIKA FTUI 2020

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • THE 17TH CIVIL ENGINEERING NATIONAL SUMMIT UNIVERSITAS INDONESIA

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Peringati HUT IKM FTUI ke-48 Tahun, Mahasiswa FTUI Ikut Aksi Tuntaskan Reformasi Bersama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Warisan BJ Habibie Untuk Indonesia dan Dunia

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Masih Perlukah Kita MUKER?

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • MUKER 9 IKM FTUI: Panggung untuk Kalibrasikan IKM atau Bubarkan IKM?

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Roket Falcon 9 SpaceX Bawa Satelit Nusantara Satu Terbang ke Angkasa.

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Peresmian Musholla Teknik Next Level

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Akun Instagram @ui.cantik Noda di Almamater

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Netizen Ribut di Timeline, Teknik Juara Olimpiade UI Jangan Dilupakan!

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Intip Sosok Pemimpin IKM FTUI 2019 Lewat Pemira

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Setelah Mundur Satu Hari Pemungutan Suara untuk Pemira FTUI Resmi dibuka

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Yuk, Membahas Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan Bersama CENS UI

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Pandji Pragiwaksono ajak Mahasiswa Baru FTUI Berkarya untuk Indonesia

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Keindahan Orkestra dalam Dies Natalis ke-54 FTUI

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Buka Puasa Bersama Alumni di Affogato Coffee yang Penuh Kesan

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Potret Kejujuran Mahasiswa FTUI

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Istilah “Wibu” Yang Dipermasalahkan

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Meski Sementara, Harus Tetap Nyaman: Analisa Mikro dan Makro Musala Teknik Sementara

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Seminar Fintech UI dan Dana Cita “The Evolution of Fintech and Opportunities Ahead”

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • 2,8 Miliar Donasi Terkumpul, Renovasi Mustek Resmi Dimulai

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Hari Buruh Internasional: Serikat Buruh Sampai Pekerja Honorer

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Kerja Sosial FTUI 2018: Pengabdian FTUI kepada Masyarakat Desa Cikarae Thoyyibah

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Mungkinkah LPJ IKM FTUI Bertransformasi?

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Saham Uber Dicaplok Grab

    oleh admin, administrator
  • Mendengarkan Musik dan GPS Sambil Berkendara Ditilang?

    oleh Teknika FTUI, administrator
  • Ketua BEM UI Acungkan ‘Kartu Kuning’, Tanggapan BEM FT ?

    oleh Teknika FTUI, administrator

Produktivitas Pekerja Indonesia

Pekerja di suatu negara sejatinya merupakan sebuah potensi. Potensi barulah menjadi sebuah arti apabila terdapat aksi. Potensi pekerja barulah memiliki arti ketika telah terwujud produktivitas.

Menurut data yang dirilis oleh Asian Productivity Organization (APO), mencatat pada 2015 produktivitas per pekerja Indonesia mencapai 24,3 ribu dolar AS atau dua kali lipat lebih tinggi dibanding produktivitas pada 1990. Hal itu berarti selama 25 tahun produktivitas Indonesia tumbuh 3,1 persen per tahun.

Sementara itu, berdasarkan data The Conference Board dalam Total Economy Database mencatat produktivitas per pekerja Indonesia pada 2017 telah menembus 24,6 ribu dolar AS. Sementara itu Sesditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Kunjung Masehat, mengatakan percepatan peningkatan produktivitas perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.

“Selain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan perbaikan manajemen, inovasi merupakan salah satu faktor paling penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa,” ucap Kunjung Masehat.

Saat ini produktivitas per pekerja Indonesia berada pada urutan ke-11 dari 20 negara anggota APO. Sedangkan di tingkat ASEAN, produktivitas per pekerja Indonesia berada pada urutan keempat.

Dari sisi daya saing, Indonesia berada pada posisi ke-36 diantara 137 negara. Adapun di tingkat ASEAN, Indonesia berada pada posisi keempat di antara sembilan negara ASEAN yang tercatat dalam The Global Competitiveness Report 2017-2018.

Buruh tekstil Indonesia Foto : Muradi / Kontan)

Angkatan Kerja Indonesia

Data Angkatan Kerja Agustus 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sekitar 7 juta lebih orang yang menganggur, dari total keseluruhan 128 juta angkatan kerja. Secara spesifik, per golongan umur, angkatan kerja terbesar di Indonesia adalah mereka yang berusia 35-39 tahun. Angkatan kerja dari golongan usia ini mencapai 17,6 juta orang. Posisi kedua terbesar diduduki oleh mereka yang berusia 30-34 tahun, dengan jumlah 15,5 juta orang.

Menurut data dari World Economic Forum dalam Global Human Capital Report 2017, memperlihatkan Indonesia berada di posisi ketujuh dari 10 negara ASEAN yang dalam kategori “Human Capital Index” (HCI). Dengan skor indeks sebesar 62,19 itu, Indonesia tampak berada di atas Laos (58,36), namun di bawah posisi Brunei Darussalam (62,82). Bahkan, apabila dibandingkan dengan Malaysia (68,29) dan Singapura (73,28), Indonesia terlihat jauh tertinggal.

Ilustrasi pekerja indonesia (Foto : Net)



Melihat Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

 

Jakarta (23/10). Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya dalam periode 2019 – 2024. Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri mengenakan batik dan duduk bersama di tangga Halaman Istana Merdeka saat pengumuman nama-nama menteri.

Sebelum membacakan daftar nama menteri, Presiden Joko Widodo memberikan nama kabinetnya pada periode 2019-2024 dengan nama ‘Kabinet Indonesia Maju’. Berikut merupakan daftar nama-nama Menteri yang akan tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju:

  1.  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud MD
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
  3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy
  4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan
  5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
  6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
  7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
  8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
  9. Menteri Agama: Fachrul Razi
  10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
  11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
  12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
  13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan
  14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
  15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah
  16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
  17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
  18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
  19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
  20. Menteri Perhubungan: Budi Karya
  21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate
  22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
  23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
  24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
  25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar
  26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil
  27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
  28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
  29. Menteri BUMN: Erick Thohir
  30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
  31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
  32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
  33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
  34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
  35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
  36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
  37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
  38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin

Setelah selesai membacakan daftar susunan kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo berpesan untuk tidak korupsi. Dengan tegas Presiden Joko Widodo mengatakan agar seluruh kabinet dapat menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupi.

 

Berita ini dikutip dari Website Kementrian Sekretariat Negara Repulik Indonesia



Peringati HUT IKM FTUI ke-48 Tahun, Mahasiswa FTUI Ikut Aksi Tuntaskan Reformasi Bersama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat

Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (IKM FTUI) terbentuk pada 15 September 1971 kini telah berusia 48 tahun pada tahun ini. Pada usia yang ke 48 tahun ini seluruh anggota IKM FTUI turut serta memperjuagkan kepentingan bangsa Bersama Aliansi Mahasiwsa melalui aksi bertajuk #ReformasiDiKorupsi dan #TuntaskanReformasi.

“Anggota IKM FTUI senantiasa peka dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan lingkungan hidup yang dinaungi oleh IKM FTUI” – Penjelasan Poin ke-4 Kode Etik IKM FTUI

 

#ReformasiDiKorupsi

Spanduk Protes Mahasiswa IKM FTUI terhadap DPR (19/09)

Mahasiswa FTUI berfoto bersama seusai aksi di Gedung DPR (19/09)

Aksi unjuk rasa bertajuk #ReformasiDiKorupsi yang berlangsung di Gedung DPR RI pada hari Kamis (19/09) menyuarakan penolakan terhadap pengesahan RKUHP dan upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Aksi tersebut diikuti 14 universitas di Indonesia. Aksi #ReformasiDiKorupsi yang berlangsung di Gedung DPR RI (19/09) berhasil mendorong audiensi 28 orang perwakilan mahasiswa dengan Sekertaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar.

Keadaan Aksi Mahasiswa #ReformasiDiKorupsi di Depan Gedung DPR (19/09)

Mahasiswa membentangkan bendera IKM FTUI saat Aksi (19/09)

Pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh perwakilan mahasiswa dan Sekertaris Jendral DPR RI yang berisi empat poin sebagai berikut:

  1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
  2. Sekretaris Jenderal DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir pada pertemuan tanggal 19 September 2019, dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan Undang-Undang lainnya yang belum disahkan.
  3. Sekretaris Jenderal DPR RI menjanjikan untuk akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP dengan DPR RI serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019.
  4. Sekretaris Jenderal DPR RI akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan RKUHP dalam kurun waktu empat (4) hari ke depan.

 

#TuntaskanReformasi

Mahasiswa UI mengawali LongMarch dari Simpang Semanggi menuju Gedung DPR (24/09)

Aksi unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi merupakan aksi lanjutan dari aksi #ReformasiDiKorupsi (19/09).  Aksi #TuntaskanReformasi berlangsung di Gedung DPR RI pada hari Selasa (24/09) menuntut beberapa poin yang disebut sebagai Maklumat Tuntaskan Reformasi yang disusun oleh aliansi BEM se-UI. Isi tuntutan Maklumat Tuntaskan Reformasi adalah sebagai berikut:

1.      Merestorasi Upaya Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Suasana Long March Menuju Gedung DPR (24/09)

Pada poin ini Aliansi BEM Se-UI bersama Mahasiswa memohon kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan hal-hal berikut:

  1. Mencabut Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mencabut Undang-Undang KPK dan disetujui oleh DPR.
  2. Mencabut Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang memberikan kenikmatan bagi Koruptor.
  3. Membatalkan pengangkatan seluruh Calon Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih.
  4. Menunda pengesahan dan mengeluarkan seluruh ketentuan mengenai korupsi dari RUU KUHP.

 

2.      Merestorasi Demokrasi, Hak Rakyat Untuk Berpendapat, Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Kebijakan.

Ribuan Mahasiswa Tumpah Ruah Memadati Jalan Menuju Gedung DPR (24/09)

Pada poin ini Aliansi BEM Se-UI bersama Mahasiswa memohon kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan hal-hal berikut:

  1. Mencabut draf RKUHP dan melakukan kajian dan partisipasi publik kembali dalam penyusunan draf secara komperhensif sebelum melakukan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Mencabut pasal-pasal karet dalan Undang-Undang ITE maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
  3. Mendisiplinkan apparat negara dalam berhadapan dengan rakyat untuk menjamin kebebasan berpendapat demi iklim demokrasi yang sehat

 

3.      Merestorasi Perlindungan Sumber Daya Alam, Pelaksanaan Reforma Agraria dan Tenaga Kerja dari Ekonomi yang Eksploitatif

Selain Mahasiswa, Serikat Pekerja dan Petani pun ikut serta dalam Aksi (24/09)

 

Pada poin ini Aliansi BEM Se-UI bersama Mahasiswa memohon kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan hal-hal berikut:

  1. Selesaikan konflik agraria dan laksanakan reforma agrarian sejati.
  2. Mencabut Undang-Undang Sumber Daya Air yang menghalangi akses rakyat terhadap air.
  3. Menolak RUU Minerba yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat dalam konflik pertambangan
  4. Menolak RUU Pertanahan yang berpotensi memperparah ketimpangan kepemilikan tanah.
  5. Mencabut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018, dan dengan serius melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berdampak penting bagi lingkungan.
  6. Hentikan kriminalisasi Petani.

4.      Merestorasi Kesatuan Bangsa Dengan Penghapusan Diskriminasi Antar Etnis, Penghapusan Kesenjangan Ekonomi, dan Perlindungan Bagi Perempuan.

Massa Aksi menuju ke Gedung DPR (24/09)

Pada poin ini Aliansi BEM Se-UI bersama Mahasiswa memohon kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan hal-hal berikut:

  1. Secara serius mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap seluruh etinis di Indonesia dan menjamin dilaksanakannya otonomi daerah yang menyejahterakan dan menjamin akses ekonomi bagi rakyat.
  2. Segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang melindungi korban

Pada Akhir dari Maklumat Tuntaskan Reformasi disebutkan bahwa Aliansi BEM Se-UI memperingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan bahaya karena kebijakan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menghilangkan kepercayaan rakyatnya, bahwa ketika hal tersebut terus berlanjut dikhawatirkan akan munculnya gelombang civil disobedience yang massif.

 

Penulis : Irmansyah Turhamun

Editor: Teknika FTUI 2019



Warisan BJ Habibie Untuk Indonesia dan Dunia

 

Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) meninggal dunia pada usia 83 tahun pada hari Rabu (11/9/2019), sekitar pukul 18.03 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dan jasadnya dikebumikan di TMPN Kalibata pada hari Kamis (12/9/2019).

 

BJ Habibie merupakan salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia yang kejeniusannya telah diakui oleh dunia Internasional terutama pada bidang kedirgantaraan. Habibie mendapatkan julukan Mr Crack karena kejeniusannya dalam memecahkan permasalahan titik mula retakan pada pesawat terbang dengan crack progression theory. Kisah hidup Habibie yang menginspirasi telah diangkat kedalam beberapa film diantaranya Habibie & Ainun, Rudy Habibie (Habibie & Ainun 2), dan film Habibie & Ainun 3 yang akan tayang di bioskop di Indonesia.

BJ Habibie merupakan lulusan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (Sekarang menjadi ITB) sebelum melanjutkan studinya di RWTH Aachen, Jerman Barat untuk menempuh gelar Diplom-Ingenieur hingga Doktor-Inginieur pada tahun 1955 – 1965. Saat terakhir ditemui oleh Teknika FTUI pada Acara “53 Tahun FTUI Untuk Negeri” (28/10/2017), BJ Habibie menuliskan pesan untuk Civitas Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Habibie Menulis Pesan untuk FTUI pada Acara 53 Tahun FTUI (Dokumentasi FTUI)

“SDM adalah andalan masa depan tiap bangsa. Hanya SDM yang unggul dapat bersaing dengan karya-karya dimana saja. SDM yang unggul harus sehat dan menguasai Teknologi untuk mengembangkan inovasi dan produk-produk yang dibutuhkan masyarakatnya. Semoga FTUI berhasil mempersiapkan SDM Unggul yang menentukan masa depan Indonesia Mandiri dan Merdeka” B.J. Habibie, 28 Oktober 2017, Soempah Pemoeda 2017.

Habibie mendapatkan penghargaan Lifetime Engineering Dedication Award pada acara 53 Tahun FTUI Untuk Negeri (Dokumentasi FTUI)

Pada acara “53 Tahun FTUI untuk Negeri”, Fakultas Teknik Universitas Indonesia memberikan penghargaan “Lifetime Engineering Dedication Award” kepada Prof.Dr.-Ing.BJ.Habibie, sebagai alumni FTUI yang telah mendidikasikan hidupnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Selama hidupnya BJ Habibie telah meninggalkan warisan – warisan pada berbagai bidang untuk Indonesia dan Dunia diantaranya:

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Warisan BJ Habibie pada bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi diawali dari crack progression theory atau Teori Habibie, Faktor Habibie, dan Fungsi Habibie yang mengubah industri kedirgantaraan yang ada di Dunia pada awal tahun 1960 – an. Sebelum teori ini ditemukan letak retakan pada pesawat terbang tidak bisa diperhitungkan dan para insinyur pesawat terbang harus meningkatkan safety factor pada pesawat yang dapat menambah bobot dari pesawat, sehingga menyebabkan pesawat akan melaju lebih lambat, sulit bermanuver, dan lebih banyak mengkonsumsi bahan bakar. Teori Habibie membuat letak dan besar retakan dapat dihitung sehingga safety factor dapat dikurangi sehingga pesawat menjadi lebih ringan.

Habibie semasa hidupnya dikenal mahir dalam membuat pesawat. Diantaranya adalah:

  • Pesawat N 250

Habibie Menunjukan Foto Pesawat N250 Karyanya (Dokumentasi Kumparan)

Produksi pesawat N 250 merupakan pesawat asli buatan Indonesia yang diluncurkan pada 1995 dan terbang perdana pada tahun 1995 dengan nama ‘Gatot Kaca’. Pesawat N 250 di produksi di IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia). Pembuatan pesawat N250 cukup menggemparkan dunia penerbangan yang saat itu dikuasai oleh Amerika dan Eropa. Namun sungguh disayangkan karena produksi pesawat ini harus dihentikan karena krisis ekonomi yang terjadi pada Indonesia tahun 1997.

  • Pesawat R80′

Habibie Menunjukan Rancangan Pesawat R80 di depan Jokowi (Dokumentasi Antara)

Pesawat R80 merupakan karya terakhir BJ Habibie Bersama putra sulungnya, Ilham Akbar Habibie dengan mendirikan PT Regio Aviasi Industri (RAI). Perusahaan RAI bergerak pada bidang perancangan, pengembangan, dan manufaktur pesawat terbang. Proyek pembuatan pesawat R80 ini dimulai pada tahun 2012 dan direncanakan akan terbang perdana sekitar tahun 2022 serta akan diproduksi massal pada tahun 2025.

Habibie mendirikan suatu yayasan yang bernama Habibie Center yang mempunyai misi untuk menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan structural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia; dan memajukan pengelolaan sumber daya manusia.

Bidang Demokrasi dan Pemerintahan

Habibie yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1997 – 1998 telah membuat berbagai kebijakan yang manfaatnya dapat kita rasakan hingga sekarang. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya:

  • Undang-Undang (UU) Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan undang-undang yang diresmikan pada saat BJ Habibie menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Pers ini memberikan angin segar kepada para wartawan dan perusahaan pers yang selama ini ruang geraknya dibatasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Selain memberikan kebebasan terhadap Pers undang-undang ini juga mengatur perlindungan pers dan wartawan serta Kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia.

  • Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 7. Pada Amandemen pertama tahun 1999 salah satu pasal yang diubah adalah pasal 7. Sehingga saat ini presiden Indonesia hanya dapat memerintah maksimal selama dua periode masa jabatan.

  • Undang-Undang (UU) Larangan Monopoli dan Presaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk melawan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dapat mengganggu pertumbuhan usaha yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk usaha nyata dalam melaksanakan UU No.5/1999 dibentuk suatu badan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berfungsi untuk mengawasi usaha-usaha yang ada di Indonesia.

  • Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah upaya pemerintah untuk melindungi terpenuhinya hak – hak konsumen yang ada di Indonesia. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan lain sebagainya.

Selama hidupnya Alm. BJ Habibie telah menggalkan begitu banyak warisan untuk Indonesia dan Dunia melalui pemikiran-pemikirannya serta usahanya dalam membangun Indonesia dan juga dunia.

 

Penulis : Teknika FTUI 2019



Kasus Teror Indonesia: Adu Kicauan yang Menjatuhkan dan Merebut Hati Rakyat

Dua kejadian besar di negeri ini telah membuat luka yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia. Betapa tidak, kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob Rabu (9/5/2018) misalnya disebabkan oleh 155 narapidana terorisme mengamuk dan melakukan penyanderaan terhadap petugas yang menurut pemberitaan pihak kepolisian penyebabnya dipicu oleh makanan, meskipun dalam beberapa rilis berita lainnya dijelaskan bahwa ada beberapa kejanggalan yang diulas secara lengkap di laman Tirto.

Kerusuhan ini sedikitnya menyebabkan lima korban tewas dari pihak kepolisian ditambah satu orang anggota kepolisian yang meninggal karena ditikam oleh pelaku dari luar markas sehari setelah kejadian. Selain itu juga ada satu orang narapidana yang meninggal diduga karena melawan petugas ketika hendak diamankan.

Suasana di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok pasca-kerusuhan (Antara)

Tak berhenti disitu, kerusuhan di Markas Korps Brigade Mobil (Mako Brimob) Kelapa Dua, Depok ini juga seakan memberikan sinyal kepada rekan sepaham radikal untuk menunjukkan eksistensinya. Sinyal tersebut dibuktikan dengan kejadian kedua yang mengejutkan masyrakat di Surabaya dengan adanya pengeboman gereja di tiga lokasi yang berbeda, yaitu di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela yang beralamat di Jalan Ngagel Madya Utara, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan di Jalan Arjuno, dan Gereja Kristen Indonesia Diponegoro 146 di Jalan Raya Diponegoro. Bahkan baru-baru ini juga diketahui terdapat ledakan di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo meskipun belum diketahui pasti penyebabnya.

Berbagai ungkapan duka dan seruan dalam hashtag #KamiTidakTakut, #KamiBersamaPOLRI dan #PrayforSurabaya menghiasi jagad maya. Tidak ketinggalan beberapa tokoh nasional ikut mengomentari di media sosial Twitter. Bagaimana isinya? Sangat beragam namun cukup menyedihkan. Bagi kubu kontra pemerintah, kasus teror ini menjadi ladang untuk merebut simpati rakyat dan memberikan sindiran atas kinerja pemerintah, begitu juga respon datang dari kubu pro pemerintah yang mengapresiasi langkah pemerintah dan berbalik menyerang.

Salah satu tokoh nasional yang ikut berkomentar adalah Anggota Komisi I DPR-RI, Roy Suryo. Dalam cuitannya di Twitter, Roy mendesak para intelijen agar lebih aktif lagi, sehingga kasus pengeboman tiga gereja di Surabaya bisa dihindari. Apalagi, menurutnya negara kecolongan dengan jatuhnya korban meskipun intelijen sudah memiliki teknologi deteksi dini.

Cuitan Roy Suryo menanggapi bom di tiga gereja di Surabaya (Sumber : twitter.com)

Selain Roy Suryo, sosok yang satu ini tak pernah absen untuk mengkritik beragam peristiwa di negeri ini dan mengaitkannya dengan kegagalan pemerintah. Ia adalah Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI seorang oposisi pemerintah sejati yang juga ikut mengomentari teror bom di Surabaya lewat tujuh kicauan berserinya di media sosial, Twitter.

Dalam cuitannya tersebut ia mengingatkan bahwa pemerintah harus mengusut tuntas pelaku dan dalangnya yang jangan sampai berakhir seperti kasus Novel Baswedan. Ia juga menegaskan bahwa tindakan teror bukanlah tindakan umat muslim yang saling bersaudara. Di akhir cuitannya, ia memberikan pesan menohok pada pemerintah bahwa terorisme berkembang akibat negara yang lemah pemimpinnya, mudah diintervensi, banyak kemiskinan dan ketidakadilan. Cuitan yang memantik berbagai komentar warganet hingga lebih dari 7.000 komentar tersebut mendapat tanggapan keras dari Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDIP, Eko Suwanto yang menyebutnya tega sekali memberikan pernyataan sindiran di tengah negara sedang berduka.

Cuitan kontroversial Fadli Zon yang memicu komentar berbagai kalangan (Sumber : twitter.com)

Eko Suwanto juga mendesak agar Fadli Zon meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas cuitan ‘teori’ tersebut di tengah duka. “Kita harus lawan aksi teror. Bukan sekadar analisa ini dan itu yang justru memperkeruh suasana. Aneh, Fadli Zon malah menyerang pemerintah. Fadli Zon wajib meminta maaf. Kita lawan aksi teror,” kata Eko Suwanto yang dilansir oleh tribunjogja.com (13/05/2018).

Komentar di jagad maya juga tak kalah ramai menyerang Fadli Zon sebagai legislator yang gagal dalam melaksanakan tugasnya, kebanyakan dari mereka menyerang Fadli Zon karena belum rampungnya RUU Terorisme setahun terakhir. Meskipun begitu, sahabatnya Fahri Hamzah, membela rekan sejawatnya tersebut dengan menjelaskan dalam seri cuitannya di tagar #NalarNegara bahwa sebuah undang-undang adalah hasil kerja bersama antara DPR dan Pemerintah. Sehingga apabila rakyat hanya menyalahkan DPR bukanlah cara berpikir yang tepat. Pemerintah seharusnya mampu mengeluarkan Perpu jika dalam keadaan darurat.

Pembelaan Fahri Hamzah terhadap tudingan DPR yang tidak segera menyelesaikan RUU Terorisme (Sumber : twitter.com)

Berkaitan dengan hal tersebut, Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli berkelit dengan mengungkapkan kekecewaannya kepada Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang menurutnya tidak memberikan ucapan duka terkait pembunuhan polisi di Mako Brimob. Cuitannya yang membalas sebuah berita dari detik.com mengenai liputan Aksi Bela Palestina 11 Mei lalu berisi, “@GunRomli: Tapi ada pembunuhan sadis thp 5 polisi yg warga Indonesia jangan kan air mata, ucapan duka tak ada dari Anies, Duh!”

Hanya saja, serangannya terhadap Anies Baswedan yang kini sudah berbelok menjadi satu kubu dengan oposisi pemerintah tersebut tidak membutuhkan waktu lama. Seperti yang dikutip dari detik.com, “Kita semua berdukacita atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita para petugas keamanan di Mako Brimob dan kita sampaikan salut kepada aparat kepolisian yang sudah berhasil menanggulangi masalah ini dengan baik,” ujar Anies di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018).

Tragedi kemanusiaan ini turut dikomentari oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy, politisi muda yang mengajukan dirinya dan percaya diri menjadi kandidat cawapres Jokowi. Ia mengutuk pelaku teror dan meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas kejadian ini.

Komentar Ketua Umum Partai PPP, M. Romahurmuziy (Sumber : twitter.com)

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga memberikan kultwit nya yang pada intinya mengajak masyarakat bergabung bersama pemerintah dalam menumpas radikalisme.

Cuitan berseri milik akun Cak Imin yang menegaskan PKB berpihak pada pemerintah dalam pengusutan kasus teror (Sumber : twitter.com)

Meskipun demikian, partai Nasdem yang diketuai oleh Surya Paloh ternyata memberikan reaksi yang cukup mengejutkan. Surya Paloh mengaku kecewa dengan kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) yang dianggap gagal mencegah terjadinya bom di Surabaya. “Aksi teroris terjadi di negeri ini. Dan hal ini berikan gambaran ketidakmampuan aparatur penegak hukum kita, Badan Intelijen kita untuk bisa bekerja lebih keras,” katanya dilansir tribunnews.com pada Minggu (13/05/2018).

Surya Paloh memberikan tanggapannya atas kasus teror kepada rekan wartawan, Minggu (13/05/2018). (Foto: partainasdem.id)

Dalam pernyataannya di Aceh, ia meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas dan segera mengganti aparat yang tidak menunjukkan kinerja yang baik. “Repositioning siapa saja yang perlu. Buktikan negara hadir untuk mengatasi hal itu,” tegasnya. Pernyataan ini mengundang tanya warganet yang sering mendapati politisi senior ini sebagai pihak pro pemerintah.

Pada intinya, tidak ada masalah siapapun memberikan komentar atau cuitan. Apalagi di tahun politik ini yang segala hal bisa saja dikaitkan dengan Pemilu. Hanya saja, tokoh-tokoh masyarakat sebaiknya mampu memposisikan diri sebagai negarawan sejati yang benar-benar tulus mengungkapkan rasa duka dan prihatin tanpa aksi saling menyalahkan atau saling sindir. Jangan sampai kasus-kasus teror yang ada di negeri ini dipolitisasi dan dijadikan momen untuk menjatuhkan lawan politik maupun merebut simpati publik. Etika politik benar-benar harus dijunjung tinggi untuk menghormati seluruh korban teror yang tidak bersalah. Seluruh elemen masyarakat perlu untuk bahu membahu, bergandengan tangan, dan solid membantu Polri dan TNI menjaga keamanan dan ketertiban negara. Tidak ada ruang bagi teroris untuk berkembang di negeri ini karena NKRI adalah harga mati!

Penulis : Naufal Farras Fajar

 



Inilah Penyebab Meletusnya Gunung Merapi Jumat Pagi

Gunung merapi meletus pada hari Jumat (11/05/18) pukul 07.40 WIB, letusan kali ini berjenis freatik. Pemicu letusan freatik adalah oleh adanya akumulasi gas dan uap air di dalam kawah, reaksi gas dan uap air tersebut mengakibatkan erupsi. Kepala BPPTKG Yogyakarta, Hanik Humaida menyebutkan pada saat terjadi ledakan, suhunya sekitar 80-90 derajat celcius, kemudian tidak terjadi erupsi susulan.

Gunung Merapi (Sumber : Kompas)

Kolom letusan Gunung Merapi mencapai ketinggian 5,5 Km di atas puncak. Letusan freatik itu menyebabkan terjadinya hujan abu di sebagian wilayah DIY antara lain, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kulonprogo. Letusan merapi kali ini tidak mengeluarkan awan panas atau yang biasa disebut wedhus gembel. Letusan freatik setelah erupsi besar tahun 2010 pernah terjadi sebanyak tujuh kali.

Gunung Merapi (Sumber: Kompas)

Masyarakat dan pendaki diminta menjauh dari lokasi hingga radius 5 kilometer, pasalnya disebutkan bahwa pada saat terjadi letusan terdapat lebih dari 100 pendaki di lereng gunung merapi.

 

Pasca-erupsi merapi tersebut, pada Sabtu (12/05/2018) Bupati Sleman Yogyakarta Sri Purnomo menyatakan lokasi wisata di sekitar gunung merapi sudah aman untuk dikunjungi.

Penulis : M Rafi

Editor: Redaksi Teknika FTUI

 



Hari Buruh Internasional: Serikat Buruh Sampai Pekerja Honorer

Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018 di Area Monumen Nasional, Jakarta (Foto : Misael / Teknika FTUI)

 

Dalam rangka merayakan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2018, sejumlah kelompok buruh dan pekerja melakukan aksi di Istana Merdeka. Terdapat massa dari serikat buruh yang melakukan long march dari Sudirman-Thamrin menuju Istana Merdeka. Ada juga massa dari pekerja honorer yang meminta revisi UU Aparatur Sandi Negara (ASN).

Pantauan reporter Teknika pada jam 10.00 WIB di sekitar Monas, terdapat massa dari organisasi buruh hingga relawan politik. Massa organisasi buruh FSPMI terlihat berjalan kaki dari parkiran bus di silang Monas dekat Istiqlal menuju Bundaran Patung Kuda. Di Monas juga terlihat massa dari GSPMII membawa bendera bertuliskan nama perusahaan. Di Bundaran Patung Kuda, mereka bertemu dengan massa aliansi buruh lain, mulai dari KSPI, SPN, SP ADM, KSPSI, PPMI (pekerja Islam), hingga KATO (ojek online).

Diketahui bahwa massa aksi bergerak di sepanjang jalan menuju Istana Negara ke arah selatan. Massa aksi dijadwalkan bergerak ke Istora Senayan seusai demonstrasi, sehingga sebagian demonstran memulai aksinya dari sisi selatan Jakarta di sekitar Istora Senayan dan Gedung MPR/DPR. Ketika Teknika mencoba melangkah ke arah utara Istana (arah Jalan Gajah Mada), tidak ada aksi sama sekali. Beberapa orang berkaus demonstran memang berjalan ke arah Istana, namun bukan untuk berdemonstrasi.

Massa yang melakukan aksi Hari Buruh di Jakarta kebanyakan meminta tiga tuntutan, yaitu penghapusan Perpres 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, penghapusan upah murah – termasuk penghapusan sistem outsourcing dan pencabutan PP No. 78/2015, dan usulan untuk memilih calon presiden tahun 2019 yang pro dengan buruh. Versi lain dari tuntutan ini – disebut Tritura – mengganti penghapusan Perpres TKA dengan “turunkan harga-harga”. Ada juga sejumlah keluhan lain yang disampaikan melalui aksi tersebut, beberapa di antaranya tarif listrik, tarif tol, impor beras dan garam, keadilan upah, hingga isu Palestina.

 

Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018 di Area Monumen Nasional, Jakarta (Foto : Misael / Teknika FTUI)

Mereka yang Sampai Duluan di Istana

Saat Teknika sampai di Istana Negara tepat jam 11.01, sudah ada massa yang berdemonstrasi di depan Istana Negara. Mayoritas berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai kota, mulai dari Jember, Jawa Timur; hingga demonstran dari Sumatera Selatan. Profesi PNS yang terlihat berdemonstrasi di depan Istana adalah bidan, perawat (dengan atribut Depkes), pegawai PT Pos Indonesia (berseragam oranye), dan PNS guru.

Kesamaan dari tuntutan PNS tersebut adalah pengesahan revisi UU ASN oleh Presiden Joko Widodo. UU ASN yang belum direvisi dinilai belum bisa memberikan kesejahteraan bagi pegawai honorer, salah satunya terlihat dari spanduk “Habis Gelap, Terbitlah UU ASN, Tambah Gelap” yang dibiarkan di dekat halte bus. Akan tetapi, terdapat tuntutan yang cukup berbeda, salah satunya dari PT Pos yang meminta pengesahan jaringan terpadu milik mereka, serta tuntutan agar Indonesia menjadi negara industri dari kelompok tidak dikenal.

Selain PNS, terdapat massa dari KSPI dan PT JICT yang ikut berdemonstrasi. Massa PT JICT menyuarakan orasi untuk meminta keadilan upah mereka, sementara massa dari KSPI menyuarakan tuntutan yang sama dengan massa KSPI di tempat lain – yang membedakan adalah pemutaran musik dangdut sebagai latar.

Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018 di Area Monumen Nasional, Jakarta (Foto : Misael / Teknika FTUI)

 

Atribut Politik

Terlihat beberapa atribut politik selama perjalanan Teknika menyusuri lokasi demo dari Masjid Istiqlal, Istana, hingga Sarinah, baik dari pihak petahana ataupun oposisi. Pada pukul 10.00 WIB di sekitar Istiqlal, sejumlah orang berkaus “Selamat Hari Buruh 1 Mei 2018 #2019 Jokowi Saja” berjalan menuju Taman Monas untuk berkumpul. Kaus #2019GantiPresiden terlihat di beberapa titik, mulai dari pedagang kaus di bawah jalur kereta api, dikenakan demonstran dengan ditutup kemeja, dan ada yang dikenakan terang-terangan. Sementara itu, demonstran FSPMI membawa poster May Day yang di bawahnya bertuliskan #2019GantiPresiden pada pukul 11.23 WIB di sekitar Halte Busway Monas.

Atribut politik yang dipelesetkan juga terlihat, salah satunya berasal dari demonstrasi pegawai honorer yang meminta revisi UU Aparatur Sandi Negara (ASN) dilakukan dan mengangkat pegawai honorer menjadi PNS. Atribut tersebut bertuliskan “#2018 Ganti Honorer Jadi PNS”. Di antara massa KSPI, terlihat poster “#2019 Pilih Presiden Pro Buruh”.

Salah satu spanduk yang dibawa demonstran pada Peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018 di kawasan Monas lalu (Foto : Misael / Teknika FTUI)

 

Jalan Kosong

Dikarenakan jarak di antara demonstran yang relatif jauh, terdapat beberapa bagian jalan yang kosong pada saat massa belum bergerak. Pada pukul 10.45 WIB, saat Teknika menyusuri jalan ke arah Istana Negara, terlihat bagian antara Gedung Sapta Pesona (jembatan penyeberangan) hingga depan Gedung RRI kosong dari massa. Akan tetapi, pada 11.21 WIB, sudah terlihat massa dari KSPI, FSPMI, dan organisasi buruh lain yang memenuhi jalan Medan Merdeka Barat sehingga tidak bisa dilewati sama sekali. Massa tersebut menyanyikan lagu “Tetap Semangat” dari Bondan Prakoso – Fade2Black saat melalui halte busway Monas. Oleh karena demonstrasi tersebut, halte bus terpaksa ditutup.

Pukul 11.33 WIB, Bundaran Patung Kuda terlihat kosong bahkan dilalui kendaraan ke arah Balai Kota. Namun Jalan MH Thamrin maupun Medan Merdeka Barat tetap dalam kondisi ditutup karena demonstrasi. Di belakang Teknika (arah Istana) terlihat demonstran mengenakan kaus “YES” dan demonstran KSPSI, sementara di arah Sudirman terlihat orasi dari PPMI. Di belakang massa PPMI, terlihat jarak kosong yang cukup signifikan hingga terlihat demonstran yang membawa bendera pelangi yang mirip simbol LGBT.

Pukul 11.42 WIB, massa dari FOSBI menutup perempatan Sarinah hingga perempatan Bank Indonesia. Terdapat tuntutan yang cukup berbeda dari FOSBI yaitu kesetaraan hak perempuan. Terlihat juga massa dari KPBI, FBLP, dan Aspermindo.

Setelah melalui kumpulan massa yang mayoritas merah tersebut, jalan benar-benar kosong hingga Stasiun Sudirman. Panser polisi menutup akses masuk Jalan MH Thamrin dari dan ke arah Bundaran HI, kecuali untuk busway. Busway juga dialihkan di perempatan Sarinah melalui rute lain. Halaman mal-mal di sekitar Bundaran HI seperti Grand Indonesia dan Plaza Indonesia juga terlihat sepi pada pukul 12.00 WIB. Arus kendaraan di Jalan MH Thamrin depan Menara BCA berasal dari pertigaan yang menuju Grand Indonesia dan pertigaan dari arah Stasiun Sudirman (Jalan Kendal).

Penulis : Misael Satrio



Buas di BNN, Kini Buwas Beraksi di Bulog

Kiprah Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso, pria berusia 58 tahun yang merupakan seorang Purnawirawan perwira tinggi Polri asal Pati, Jawa Tengah dinilai cukup cemerlang. Karirnya dalam kepolisian dimulai setelah menyelesaikan pendidikannya di Akademi Kepolisian tahun 1984. Mulai dari Kapolres Barito Utara, Kalimantan Tengah, Kapolres Palangkaraya pada 2004, lalu melanglang buana di berbagai divisi di Markas Besar Polri dari 2009 hingga 2011. Juli 2012, ia diangkat menjadi Kapolda Gorontalo yang satu tahun dua bulan setelahnya ditarik kembali ke Mabes Polri dan menjabat Kepala Bareskrim pada 2015. Kemudian di pertengahan 2015, karir kepolisiannya berakhir sebagai Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) menggantikan Komisaris Jenderal Anang Iskandar.

Komjen Pol. (Purn) Drrs. Budi Waseso (Foto : Istimewa)

Sosoknya yang tegas, keras, dan seringkali kontroversial tersebut memang dikenal tidak tedeng aling-aling. Mulai dari pencegatan Komjen Susno Duadji, Kepala Bareskrim saat hendak terbang ke Singapura di Bandar Udara Soekarno-Hatta karena pergi tanpa izin dari pimpinan Polri, pemulangan anggota Brimob Polda Gorontalo, Norman Kamaru yang sempat viral setelah aksi jogetnya, hingag prestasinya selama 2016 dan 2017 di BNN yang mampu mencapai rekor, menyita 100 ton lebih narkoba dari berbagai jenis. Angka itu belum termasuk heroin, morfin, kokain, hashish dan benzodiazepine.

 

Di masa kepemimpinannya, BNN telah menangani 807 kasus dan menangkap 1238 tersangka. BNN sebagai lembaga yang harus terus mengikuti modus narkoba terbaru juga telah berhasil mengungkap 46 jenis narkotika baru dan menembak mati 79 bandar narkoba karena melawan dalam aksi penangkapan. Tak hanya tentang fisik narkoba, namun menjelang akhir jabatannya, BNN bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU narkoba Rp6,4 triliun.

 

‘Garang’nya prestasi Budi Waseso baik di Kepolisian maupun BNN mampu memikat hati Presiden RI Joko Widodo dengan mengangkatnya kembali menjadi Direktur Utama. Menurut Jokowi, Budi Waseso, yang biasa disapa Buwas, dipilih karena tegas dan berani. “Ya apa, kita perlu orang yang tegas, orang yang berani, orang yang jujur, orang yang memiliki rekam jejak dalam mengelola Bulog,” kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/4/2018) dikutip dari kompas.com

 

Bersamaan dengan diangkatnya Buwas sebagai Dirut Bulog yang menggantikan Djarot Kusumayakti, perombakan anggora direksi juga dilakukan seiring keluarnya surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-115/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaam Umum (Perum) Bulog. Dalam surat tersebut dijelaskan Triyana menjadi Direktur Keuangan menggantikan Pardiman dan Teten Masduki sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog menggantikan Sudar Sastro Atmojo.

Meskipun banyak pihak mengapresiasi langkah pengangkatan Budi Waseso sebagai Dirut Blog, tak sedikit yang melontarkan pernyataan bernada pesimis. Komisioner Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty misalnya. Ia mengatakan, Bulog merupakan perusahaan umum (Perum) yang bertujuan untuk pemanfaatan umum. Maka, porsi pelayanan publiknya harus lebih besar dari komersialnya.
 
“Kekuatan terbesar sebuah lembaga pangan adalah stok. Stok yang menjaga pasar dari segala spekulasi yang tidak diharapkan. Dengan tugas seperti ini, maka Dirut Bulog harus supply chain management dari hulu sampai hilir,” kata Lely dalam diskusi `Perspektif Indonesia: Ketahanan Pangan Jelang Ramadhan’, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 April 2018 dikutip dari metrotvnews.com

 

Diskusi soal pengangkatan Budi Waseso menjadi Dirut Bulog Foto : Uji Sukma Medanti / jawapos.com)

Menanggapi cibiran tersebut, Buwas mengisyaratkan tak ingin berlama-lama menikmati posisi barunya tersebut. Ia langsung tancap gas dengan menjadikan stabilitas beras dan stok kebutuhan pangan lainnya tetap aman selama bulan Ramadhan dan libur Lebaran sebagai capaian terdekatnya.

 

“Tugas-tugasnya tentunya masalah pangan khususnya beras, nah yang paling penting adalah menjelang puasa dan lebaran. Sehingga dalam menyambut hari besar puasa ini dan lebaran itu semua ketersediaan terjamin,” kata Buwas dikutip dari tribunnews.com

 

Selain rencana pengamanan harga dan stok bahan pangan selama Ramadhan, Dirut Bulog Budi Waseso berencana mengandeng TNI-Polri untuk mengamankan stabilitas harga beras dengan cara menempatkan stok beras di Polsek hingga Koramil. Melalui kerja sama ini, diharapkan distribusi dan stabilitas harga beras ke seluruh wilayah Indonesia akan merata.

“Saya akan melibatkan koperasi atau kekuatan dari TNI-Polri yang ada di wilayah desa sehingga nanti stok beras ada di polsek, di koramil. Jadi jelas aman. Jadi, bulog akan menge-drop beras-beras itu di polsek dan di koramil di sentra-sentra masyarakat itu ada. sehingga tidak ada yang mempermainkan harga,” kata Budi Waseso, yang akrab dipanggil Buwas di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (4/5/2018) dikutip dari kompas.com

Dengan telah diangkatnya Buwas menjadi Dirut Bulog, tentu banyak pihak berharap Perusahaan BUMN Badan Usaha Logistik (Bulog) memiliki taji untuk mengendalikan harga bahan pangan nasional. Begitu banyak pekerjaan rumah Bulog yang harus diselesaikan, namun masyarakat akan terus menantikan kembali prestasi dan ke-’buas’-an Buwas dalam menghabisi mafia-mafia bahan pokok. Selamat bekerja, pak!

 

Penulis : Naufal Farras Fajar

Editor : Irmansyah Turhamun

 



Anomali pada Registrasi Kartu SIM Prabayar

Saat ini, registrasi kartu SIM prabayar diwajibkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Dalam kebijakan registrasi kartu ini, satu NIK hanya dapat digunakan untuk tiga kartu SIM prabayar dari operator telekomunikasi yang sama. Jika sekarang ini di pasaran ada lima jenis operator telekomunikasi, maka satu NIK lazimnya hanya dapat digunakan untuk registrasi 15 kartu SIM prabayar yang berbeda. Akan tetapi pada kenyatannya, ada NIK yang bahkan digunakan untuk meregistrasikan 2,2 juta kartu SIM prabayar.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (9/4/2018). (Foto : KOMPAS.com/Ihsanuddin)

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, menjabarkan kejanggalan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Panja Pengamanan Data Pribadi, Komisi I DPR RI pada Senin (9/4/2018). Zudan menyatakan bahwa ada satu NIK yang digunakan untuk registrasi 2,2 juta kartu SIM prabayar.

“Ada 2,2 juta nomor prabayar yang daftar pakai satu NIK. Ini tidak langsung ditemukan dalam satu waktu, tapi dari periode awal registrasi sampai tenggat akhir,” kata Zudan yang dilansir oleh KompasTekno.

2,2 juta kartu SIM prabayar itu berasal dari operator telekomunikasi Indosat Ooredo. Menanggapi hal ini, Group Head Corporate Communication Indosat Ooredo, Deva Rachman, menyatakan bahwa pihaknya melaksanakan program registrasi kartu SIM prabayar sesuai aturan. Pihak Indosat Ooredo juga selalu menekankan kepada masyarakat untuk melakukan registrasi sesuai dengan peraturan dan tidak menggunakan data NIK dan nomor KK tanpa hak pemilik aslinya.

Walaupun anomali jumlah registrasi kartu SIM prabayar Indosat Ooredo tersebut yang paling mencolok, namun operator telekomunikasi lain juga mengalami hal yang sama. Telkomsel menghimpun 518.000-an kartu SIM prabayar diregistrasikan dengan satu NIK, di samping itu XL ada 319.000-an, Hutchison tri 83.000-an, dan Smartfren 146.000-an.

Kejadian penyalahgunaan ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak terkait, seperti yang dikatakan oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ahmad Ramli. Diakui bahwa pihak Kominfo telah meminta operator telekomunikasi untuk memblokir nomor-nomor yang diregistrasi dengan cara tak wajar.

Batas waktu pemblokiran kartu SIM prabayar yang diregistrasi dengan cara yang tidak wajar ini adalah 1 Mei 2018. Jika sampai tanggal tersebut operator telekomunikasi belum selesai melakukan pembersihan, maka Kominfo akan memberikan sanksi yang dapat berupa sanksi administrasi, teguran pertama, kedua, dan ketiga.

Di samping itu, pihak Kominfo juga telah berkoordinasi dengan BRTI, Dukcapil, dan Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut pelaku-pelaku penyalahgunaan data pribadi untuk registrasi kartu prabayar ini. Ahmad Ramli juga menuturkan bahwa setelah hasil penyelidikan keluar, barulah dapat dikenakan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan ini. Sanksi dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

“Bisa macam-macam, bisa sanksi administrasi atau pidana. Tapi biarkan dulu ini semua berproses,” ujarnya.

 

Penulis: Septiana Pratama Nugraheni

 

Referensi:

Bohang, Fatimah Kartini. 2018. “1 NIK Dipakai Daftar 2,2 Juta Nomor Prabayar, Ini Tindakan Kominfo”. Diunduh dari https://tekno.kompas.com/read/2018/04/09/17521627/1-nik-dipakai-daftar-22-juta-nomor-prabayar-ini-tindakan-kominfo pada Minggu, 29 April 2018 pukul 13.50 WIB.

Bohang, Fatimah Kartini. 2018. “Dua Juta Nomor Diregistrasi Pakai 1 NIK, ini Tanggapan Indosat”. Diunduh dari https://tekno.kompas.com/read/2018/04/10/12333787/dua-juta-nomor-diregister-pakai-1-nik-ini-tanggapan-indosat pada Minggu, 19 April 2018 pukul 13.45 WIB.



Menara BCA Segera Roboh?

Kejadian diawali sekitar jam 09.00 WIB. Saat itu, terdengar suara teriakan salah satu peserta CFD yang mengatakan bahwa menara tersebut akan rubuh. Peserta lain yang berada di tempat tersebut kemudian langsung berlarian menjauhi area tersebut untuk mengamankan diri. Setelah beberapa saat, hal tersebut dipastikan tidak terbukti dan peserta kembali ke area tersebut untuk memastikan.

Pihak PT Grand Indonesia telah memberikan pernyataan bahwa menara tersebut tidak bergoyang di mana public relation Grand Indonesia, Dinia, mengatakan bahwa menara mungkin terlihat bergoyang akibat dari efek visual awal di sekitarnya. Pihaknya pun telah memastikan dengan tim mereka yang berada di lantai 37 menara tersebut.

Menariknya, kejadian tersebut bukan yang pertama kali terjadi, mengingat pada tahun 2016 silam, hal yang serupa terjadi di mana orang-orang yang berkumpul di sekitar Tugu Tani serempak lari menjauh setelah terdengar teriakan Menara BCA bergoyang.

Para pejalan kaki melihat menara BCA dari kejauhan (Foto : kumparan)

Penulis : Tristan Radiyan Putra

Editor: Misael Satrio, Muhammad Farhan Pristantyo

 



Pipa Pertamina Bocor di Teluk Banjarmasin, Salah Siapa?

Masyarakat dibuat heran dengan sistem keamanan pipa minyak mentah (crude oil) milik Pertamina yang membentang di perairan Teluk Balikpapan. Pasalnya, pipa yang mengalirkan minyak mentah tersebut terputus, Sabtu (31/3). Hal ini turut menjadi sorotan media di Indonesia akhir-akhir ini.

Insiden tersebut mengakibatkan 5 orang tewas. Pipa yang menghubungkan Terminal Crude Lawe-lawe dengan Kilang Balikpapan itu diketahui patah. Sebanyak 10 set jaring ikan, 600 buah bubu, 175 meter belat tancap, 15 buah rengge atau gillnet rusak akibat terkena minyak. Selain itu, 2 kapal nelayan terbakar, 45 kapal lain tidak dapat berlabuh, serta 181 orang nelayan tidak bisa melaut karena hal yang sama.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan luasan wilayah perairan laut yang terkena dampak tumpahan minyak mentah di Teluk Balikpapan mencapai ribuan hektare. Luasan tumpahan minyak tersebut mencapai tujuh ribu hektare dengan panjang pantai di sisi Balikpapan dan Penajam Paser Utara sekitar 60 kilometer.

Tim penyelam yang bertugas (7/4) menemukan bahwa masih terdapat minyak di bawah permukaan air. Pada titik terjadinya kebakaran, jarak pandang penyelam sangat terbatas karena diduga masih terdapat minyak. Karena itu, penyelam mengambil sampel di titik tersebut untuk diteliti. Selain itu, sampel karang yang terpapar minyak juga diambil.

Saat ini karang tersebut mungkin masih dapat hidup. Namun, karang tersebut bisa mati dalam beberapa bulan ke depan. Termasuk  tanaman mangrove yang terpapar. Karena itu, penghitungan tidak hanya menghitung dampak yang terlihat saat ini, tapi juga dampak pada masa mendatang.

Ledakan yang terjadi akibat tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan

Sementara itu, hasil analisis citra satelit oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) (1/4) menggunakan pencitraan gambar dari satelit Landsat dan Radar Sentinel 1A  menyebutkan bahwa luasan wilayah laut yang terkena dampak tumpahan minyak akibat patahnya pipa penyalur di bawah laut milik Pertamina itu mencapai 12.987,2 hektare.

Dugaan awal, minyak tersebut berasal dari kebocoran marine fuel oil (MFO) atau bahan bakar kapal. Dugaan ini didapatkan melalui uji sampel minyak yang diambil dari sembilan titik yang berbeda. Namun, sampel minyak yang diambil dari titik ke-10 menampilkan hasil yang berbeda dari sembilan sampel temuan awal. Sampel minyak terakhir ternyata adalah minyak mentah  (crude). Tempat yang paling memungkinkan dari asalnya minyak tersebut adalah pipa penyalur minyak mentah milik Pertamina yang membentang dari Terminal Lawe-lawe, Penajam Paser Utara hingga kilang di Balikpapan.

Awalnya, Pertamina mengira pencemaran minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan bukan berasal dari pipa minyak milik mereka. Indikasi bocornya pipa Pertamina dari Lawe-lawe, Penajam Paser Utara (PPU)-Kilang Pertamina baru diketahui pada Senin sore (2/4). Kepastian pipa milik Pertamina tersebut bocor baru bisa didapatkan pada Selasa (3/4) setelah dilakukan side scan sonar.

Manajer Komunisasi dan CSR Regional Kalimantan Pertamina  mengungkapkan satu dari dua pipa minyak mentah yang mengantarkan minyak ke kilang Balikpapan mengalami pergeseran sekitar 100 meter dari posisi awal di dasar Teluk Balikpapan. Pergeseran tersebut terjadi akibat kekuatan dari luar. (cnnindonesia.com)

Kerusakan pipa tersebut mengakibatkan aliran minyak ke kilang Balikpapan terganggu. Pertamina langsung menutup penyaluran minyak mentah dari pipa tersebut. Untuk mengatasinya, perusahaan menggunakan pipa cadangan dan kapal tangker.

Kementrian LHK meminta Pertamina untuk segera menangani persoalan tersebut karena langsung berdampak kepada masyarakat. Penyebab kebocoran dan siapa yang bersalah akan dibicarakan lebih lanjut. Kementrian LHK juga meminta Pertamina untuk lebih terbuka dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat mempermudah pencegahan ketika terjadi insiden.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pertamina atas kebocoran pipa di Teluk Balikpapan, Pertamina mengklaim telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Pertamina Balikpapan untuk membuka posko kesehatan di Kampung Baru Ulu dan Kampung Atas Air. Selain itu, Pertamina juga melakukan gas test untuk memastikan tidak ada lagi konsentrasi gas yang melebihi batas normal. Hal seperti ini penting untuk mengurangi potensi ledakan seperti yang terjadi Sabtu lalu (31/3).

Seorang petugas melakukan pembersihan di lokasi dekat tumpahan minyak (Foto : Republika.co.id)

Sejauh ini Polda Kaltim telah memeriksa 11 saksi dari sejumlah latar belakang, antara lain pegawai Pertamina, pejabat Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, penduduk sekitar, dan agen kapal Kargo MV Ever Judger 2. Kapal kargo itu terbakar pada waktu yang hampir bersamaan dengan munculnya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. (bbc.com)

Berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang meminta ganti rugi pada pelaku pencemaran lingkungan. Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 tahun 2011, nilai ganti rugi itu dihitung dari akumulasi biaya pemulihan lingkungan, kerugian ekosistem, serta kerugian masyarakat.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, minyak yang tumpah di Teluk Balikpapan mencapai 69,3 meter kubik atau 400 barel.Siti mengatakan bahwa tim gabungan lintas instansi akan memanfaatkan oil boom milik beberapa perusahaan untuk menggiring tumpahan minyak ke perairan dekat fasilitas Pertamina. Selain itu, Siti menyebut tim gabungan itu juga tengah mengukur luas lokasi  yang terkena dampak dari tumpahan minyak, termasuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

 

Penulis : Irman Turhamun dan Jihan Shohwatu



Tak Hanya Buruh Kasar, Dosen Asing Kini Siap Mengajar di Indonesia

Belum lama ini, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang salah satunya berdampak pada bidang pendidikan. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai pihak tertinggi pendidikan tinggi di Indonesia merespons dengan rencana mendatangkan dosen-dosen asing. Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 2018 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret 2018 yang direncanakan akan mulai berlaku pada 29 Juni 2018. (Baca juga : http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-20-tahun-2018-tentang-penggunaan-tenaga-kerja-asing/)

Kantor Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (Foto : detik.com)

Dikeluarkannya peraturan ini dilatarbelakangi oleh kekurangan dosen ahli bertaraf internasional. Dengan perkiraan jumlah dosen di Indonesia sebesar 277.000 orang dan profesor sebanyak 5.400 orang, maka pemerintah menilai masih membutuhkan 1.000 dosen dari luar negeri meskipun Kemenristekdikti baru akan mendatangkan 200 dosen asing di tahun 2018. Saat ini sudah ada sekira 70 proposal dari berbagai perguruan tinggi yang masuk Kemenristekdikti. Beberapa di antara proposal itu dikirimkan UI, UGM, dan ITB.

Kebijakan ini dinilai cukup mengejutkan, apalagi dengan penghasilan dosen bertaraf internasional yang fantastis, yaitu mencapai Rp52 juta per bulan, “Lagipula Rp52 juta itu ada plafon maksimum. Itu kan tergantung usulan perguruan tinggi serta negosiasi. Dengan kualitas profesor kelas dunia, itu tidak timpang,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti dilansir Tirto.

Ali juga mengklaim rencana ini akan membuat dosen lokal senang karena mereka bisa berkolaborasi melakukan penelitian, membangun jaringan, bisa saling bertukar informasi seputar sains, teknologi, dan membuat inovasi baru. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada ini menerangkan sejumlah syarat dosen asing bertaraf internasional. “Sudah ada standarnya. Antara lain H-index (Hirsch index) paling tidak 20, pernah menulis proposal, dan dapat pembiayaan dana internasional, dia juga harus berasal dari perguruan tinggi kelas dunia, diutamakan ada hubungan akademik dengan penerima [hadiah] Nobel, dan lain-lain.” H-indeks mengacu pada seberapa banyak artikel yang dikutip oleh orang lain dengan jumlah yang sama. Misalnya orang tersebut memiliki H-indeks sebesar 8, maka setidaknya ada 8 artikel/jurnal tulisannya yang dikutip oleh 8 orang lainnya. “Untuk sekarang fokusnya [dosen] di bidang sains dan teknologi, tapi tidak menutup kemungkinan nanti merambah pada [ilmu] sosial juga,” katanya lagi.

Sudah Dilakukan Sejak Dulu

Ilustrasi dosen asing di Indonesia (Foto : York Vision)

Ali Ghufron Mukti dalam seminar yang dilansir pada http://sumberdaya.ristekdikti.go.id menyampaikan bahwa kehadiran para dosen asing tersebut tidak akan mengancam eksistensi dosen Indonesia. Sebaliknya, para dosen yang didatangkan merupakan akademisi berkelas dunia yang berperan sebagai katalisator untuk mempercepat akselerasi pembangunan ilmu pengetahuan Indonesia. Salah satu skema yang digunakan untuk mendatangkan dosen asing ke Indonesia adalah program World Class Professor (WCP) yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti. Skema ini sudah berjalan sejak tahun lalu dengan mendatangkan 84 profesor kelas dunia. Artinya, upaya mengundang dosen asing sudah terwujud sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Caranya, perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B memberikan proposal untuk diseleksi. Begitu juga profesor yang diundang harus dari 100 besar perguruan terbaik dunia.

Dirjen Ali menambahkan bahwa, skema ini pun masih mengalami kendala, seperti belum adanya visa khusus bagi para profesor kelas dunia tersebut. Selain itu, ia juga menampik ketakutan akan dosen lokal yang tergerus dosen asing. Dosen Indonesia tetap menjalankan tugas sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sementara tugas dosen asing hanya pada pengembangan penelitian, tidak termasuk pengajaran dan pengabdian masyarakat.

Pemerintah Klaim Hanya untuk Mempermudah Administrasi

Ilustrasi dosen asing (Foto : careertrend.com)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berbicara tentang Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Pramono mengatakan perpres tersebut untuk mempermudah administrasi TKA level manajer ke atas, bukan untuk memudahkan TKA masuk Indonesia. Pramono sadar isu TKA ini sengaja dimainkan oleh pihak tertentu pada ‘tahun politik’ ini. Meski demikian, dia menegaskan, perpres itu berkaitan dengan administrasi.

“Jadi kita tahu karena ini tahun politik, isu tenaga kerja pasti digoreng-goreng. Tapi sekali lagi kami tegaskan, perbaikan yang dilakukan dalam perpres itu adalah administrasi, pengurusan. Agar misalnya seorang direktur yang sudah bekerja di sini kan banyak, kemudian mereka harus keluar dulu ke Singapura untuk izin sementara, baru masuk lagi. Nah, izin-izin begitulah yang diatur, dipermudah,” jelasnya pada kompas.com di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4/2018).

Penulis : Naufal Farras Fajar



Suroboyo Bus, Bayar Bus dengan Sampah

Pemerintah Kota Surabaya secara resmi memulai pengoperasian Suroboyo Bus pada hari Sabtu, 7 April 2018. Transportasi massal ini mendukung upaya ramah lingkungan lantaran masyarakat bisa membayar dengan sampah plastik.

Caranya, penumpang dapat menukarkan jenis-jenis sampah di bank sampah, drop box halte, dan drop box terminal Purabaya yang telah bekerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Lalu, tukarkan sampah dengan kartu setor sampah untuk ditukar dengan tiket. “Bagi penumpang yang akan naik harus membawa 5 botol ukuran tanggung, 3 botol besar, 10 gelas air mineral, kantong plastik (kresek) dan kemasan plastik,” tutur Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat peluncuran di depan Gedung Siola, Sabtu, 7 April 2018. (Tempo, 2018)

Sedangkan bagi penumpang yang tidak ingin membawa sampah plastik, dapat menukarkan jenis-jenis sampah di bank sampah, drop box halte dan drop box terminal Purabaya yang telah bekerjasama dengan DKRTH. (Idntimes, 2018)

 

Nantinya, kata Wali Kota Surabaya Tri Risma, sampah-sampah plastik yang telah terkumpul akan diolah dengan baik dan benar dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. “Ini bentuk komitmen kami dalam menanggulangi sampah plastik yang sifatnya tidak bisa hancur ratusan tahun,” kata mantan kepala dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota (DKP) ini.

Kini, pihaknya telah melibatkan 3 bank sampah untuk membawa hasil setor sampah dari halte serta terminal. Di antaranya ialah Bank Sampah Induk Surabaya, Bintang Mangrove, dan Pitoe.

Mengurangi Angka Kecelakaan

Risma menambahkan, kehadiran Suroboyo Bus juga diharapkan mampu mengurangi volume kendaraan di Surabaya. Saat ini, lanjutnya, volume kendaraan di Surabaya terus meningkat dari tahun ke tahun. Perbandingan kendaraan pribadi dengan transportasi massal saat ini mencapai 75 persen dan 25 persen. “Kalau sampai tembus angka 90 persen, maka jalan di Surabaya akan berhenti. Idealnya 50 banding 50,” ujarnya.

Bu Risma menaiki Suroboyo Bus dalam rangka peresmian sekaligus uji coba (Sumber : Enciety.co)

Perempuan 55 tahun itu pun awalnya mengaku sulit mengubah perilaku masyarakat dari sistem kendaraan pribadi ke transportasi massal. Ini yang disebut psikologi perkotaan dari angkutan pribadi ke transportasi massal. “Dibutuhkan transformasi dengan menggunakan transportasi massal,” ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menambahkan, Suroboyo Bus diharapkan menurunkan angka kecelakaan. “Khusus untuk anak-anak sekolah agar bisa memanfaatkan Bus Suroboyo untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari,” kata Irvan.

Aman dan Nyaman untuk Semua Orang

Suroboyo Bus ini diklaim lebih nyaman dibandingkan bus umum biasa karena memiliki kaca yang lebih lebar. Sehingga penumpang bisa menikmati pemandangan kota Surabaya. (Tempo, 2018)

Selain nyaman dan memiliki berbagai macam manfaat, bus ini juga ramah untuk penyandang difabel, lansia dan ibu hamil. Pemkot telah menyediakan tombol khusus dekat pintu masuk jika dipencet, asisten pengemudi akan membantu penyandang difabel masuk ke dalam bus. “Suroboyo bus didesain low entry (tinggi pintu masuk yang rendah) yang mana ketinggian pintu sejajar dengan pedesertian,” paparnya. (Idntimes, 2018)

Interior Suroboyo Bus yang memiliki warna dominan merah dan ramah disabilitas (Sumber: jawapos.com)

Transportasi massal ini juga terintegrasi dengan sistem pengaturan lalu lintas jalan. Lampu lalu lintas secara otomatis akan berubah menjadi hijau jika bus ini melintas. Pusat kontrol berada di Terminal Bratang dan Joyoboyo.

Bus beroperasi mulai dari arah selatan ke utara (terminal Purabaya hingga Halte Rajawali), begitu pula sebaliknya dari halte Rajawali menuju terminal Purabaya. Bus akan beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam dilengkapi aplikasi GoBis untuk melihat jadwal kedatangan bus di setiap halte, asal dan tujuan, hingga posisi bus berada.

Bus Suroboyo berkapasitas 67 orang ini memberikan warna kursi penumpang untuk memudahkan khusus perempuan, ibu hamil, lansia, maupun umum. Pada bagian depan berwarna merah muda untuk kaum hawa sedangkan bagian belakang berwarna orange untuk laki-laki. “Pemisahan area tersebut untuk meminimalisir tindak pelecehan seksual di dalam bus,” katanya.

Bus Suroboyo juga dilengkapi dengan 12 kamera CCTV pada bagian dalam dan 3 kamera CCTV yang disematkan pada bagian luar. Keberadaan kamera-kamera ini untuk memberikan rasa aman bagi penumpang. Pintu bus juga dilengkapi sensor sehingga jika ada penumpang yang menghalangi, pintu tidak akan tertutup dan bus tidak akan berjalan.

Bus dengan lebar 2,4 meter dan panjang 12 meter juga dilengkapi tombol darurat jika terjadi kebakaran atau kecelakaan. “Pengemudi bus dapat menekan tombol dan alarm akan berbunyi lalu pintu bus akan terbuka secara otomatis,” kata Irvan. (Tempo, 2018)

Penulis : Ali Hamdani



Saham Uber Dicaplok Grab

Akuisisi perusahaan Uber terkait operasi pada kawan Asia Tenggara telah dikonfirmasi langsung oleh Grab. Aplikasi Grab di kawasan tersebut akan hilang dalam waktu dekat. Dengan akuisisi ini, Uber tidak lagi hadir di kawasan Asia Tenggara, namun memiliki 27,5 % saham di bisnis Grab yang nilainya lebih dari USD 6 miliar. Grab kemudian akan melakukan migrasi mitra pengemudi, merchant, hingga pelanggan dari layanan berbagi tumpangan dan pemesanan makanan milik Uber ke dalam platform yang sudah mereka miliki. Akuisisi ini merupakan akuisisi terbesar antara perusahaan berbasis internet di Asia Tenggara, berdasarkan rilis yang diterbitkan melalui situs resmi Grab.

“Akuisisi yang diumumkan hari ini menjadi tonggak dari dimulainya era baru. Penggabungan bisnis ini melahirkan pemimpin dalam platform dan efisiensi biaya di kawasan Asia Tenggara,” ujar Anthony Tan, CEO dan Co-Founder Grab.

Dara Khosrowshahi selaku CEO perusahaan Uber awalnya membantah Uber kawasan Asia Tenggara akan diakuisisi oleh Grab. Namun, akhirnya hal ini terjadi dengan peritmbangan bahwa Uber akan lebih fokus ke kawasan lain. CEO perusahaan asal Amerika Serikat tersebut juga nantinya akan bergabung dengan dewan direksi Grab.

 

Akuisisi ini memengaruhi tidak hanya bisnis kedua belah pihak, tetapi juga para pengemudi yang tergabung di dalamnya. Pihak Grab pun mengumumkan akan adanya migrasi sebagai solusi untuk menghindari kebingungan. Perusahaan yang berkantor pusat di Singapura ini menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, tidak akan ada perubahan yang berarti.

 

Mengikuti migrasi, aplikasi Uber hanya akan dapat digunakan dalam waktu 2 minggu setelah akuisisi, tepatnya 8 April. Kebijakan ini berlaku di seluruh daerah operasi Uber di Asia Tenggara. Pengguna Uber masih akan dapat menggunakan Uber sampai waktu yang ditentukan. Seluruh data pengguna Uber nantinya akan ditransfer ke Grab.

 

“Aplikasi Uber masih dapat digunakan di Asia Tenggara selama dua minggu ke depan hingga tanggal 8 April 2018 sambil menantikan pengemudi Uber terintegrasi dalam aplikasi Grab. Penumpang Uber dapat segera mengunduh dan menggunakan aplikasi Grab untuk memesan perjalanan di Asia Tenggara,” begitu pernyataan Grab.

 

Selama periode itu juga, Grab akan melakukan pemindahan informasi mengenai pengemudi Uber ke tangan perusahaan tersebut. Sehubungan dengan migrasi ini, pihak Grab mengingatkan kepada pengemudi Uber bahwa mereka masih harus mendaftarkan diri ke Grab terkait kepastian kelanjutan mengemudi ke depannya setelah layanan Uber tidak lagi aktif.

“Bagi pengemudi kendaraan roda dua akan diinformasikan mengenai proses pendaftaran dalam 5 hari kerja ke depan melalui SMS, telepon, dan email. Kami akan mengabarkan detail dari proses pendaftaran dan dokumen apa saja yang diperlukan,” ujar Grab dalam pernyataan resminya.

 

Setelah informasi sudah didapatkan, pengemudi yang tinggal di kawasan Jabodetabek nantinya dapat langsung mendatangi salah satu Driver Centres Grab untuk mendaftar. Untuk pengemudi yang tinggal di luar Jabodetabek, tempat pendaftaran akan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak Grab.

 

Batas waktu yang diberikan oleh Grab bagi para pengemudi kendaraan roda dua untuk mendaftar adalah 20 April 2018. Meski begitu, pihak Grab menyarankan untuk menyelesaikan pendaftaran sebelum 8 April 2018.

“Kami akan memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk menjadi pengemudi Grab di hari yang sama saat Anda mendaftar dan setelahnya Anda bisa diaktifkan menjadi pengemudi Grab juga di hari yang sama,” kata Grab.

 

Pengemudi kendaraan roda empat akan dihubungi lewat SMS, telepon, dan email dalam 3-5 hari kerja setelah informasi ditransfer Grab. Grab pun menyarankan agar para pengendara roda empat menyelesaikan pendaftaran sebelum layanan Uber terhenti pada 8 April 2018. Pihak Grab menyarankan para pengemudi Uber yang akan melakukan pendaftaran untuk memiliki akun Google Mail (Gmail) untuk mempermudah proses yang akan dijalani.

 

“Untuk pengemudi roda empat, begitu Anda aktif dan berhasil log in sebagai mitra Grab, Anda akan menerima SMS & email berisi link online training, ID & Password. Anda akan diberikan waktu 28 hari untuk melengkapi online training dan dokumen yang dibutuhkan,” tutur Grab.

 

Setelah semua proses dijalani, pengemudi Uber yang telah memiliki akun Grab cukup melanjutkan mengemudi menggunakan aplikasi mitra platform tersebut. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 ini juga memastikan bahwa pemasukan driver Grab tidak akan terpengaruh dengan datangnya pengemudi Uber.

 

“Dengan pengguna dan pengemudi Uber ada dalam satu aplikasi Grab, akan ada lebih banyak pemesanan, lebih banyak pekerjaan, berkurangnya waktu tunggu, dan lebih besar pemasukan bagi Anda. Insentif akan berjalan seperti biasa,” pungkas Anthony Tan.

 

Dari segi bisnis, akuisisi Grab kepada Uber dikabarkan akan menjadi ancaman bagi Go-Jek dalam persaingan layanan transportasi online Indonesia. Meskipun begitu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan bahwa aksi korporasi yang dilakukan oleh Grab kepada Uber tidak kemudian menjadi ancaman bagi Go-Jek.

“Uber dan Grab itu keduanya dari luar (negeri). Jadi, dulu dari luar (negeri), sekarang tinggal satu (lawan Go-Jek),” ujar Rudiantara di sela-sela kunjungan kerja di Kepulauan Anambas dan Kepulauan Natuna, Senin (26/3/2018).

 

Menkominfo memiliki pandangan bahwa merger kedua perusahaan ini bukan kemudian akan meningkatkan perseteruan dengan Go-Jek.

“Karena agak beda. Kalau Grab dan Uber itu satu level dengan Go-Car. Kalau Go-Jek kan selain transportasi, ada juga Grab itu motor, tapi basisnya lebih banyak di Go-Jek. Selain itu, Go-Jek juga kan ride hailing, sudah ke lifestyle, mulai dari nganter barang, makanan, apa-apa di Go-Jek sekarang,” tuturnya.

 



Makarel Bercacing: Yang Mesti Anda Ketahui

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada akhir bulan Maret merilis 27 merek makarel kaleng yang produknya positif memiliki kandungan cacing parasit jenis Anisakis simplex. 16 merek merupakan produk impor, sedangkan 11 merek lainnya adalah produk dalam negeri . Saat ini dan untuk sementara waktu, impor 16 merek telah dihentikan, sedangkan untuk 11 merek lokal sisanya BPOM mengimbau penghentian produksi. BPOM sendiri telah menyatakan bahwa produk-produk makarel kaleng saat ini sudah aman dikonsumsi, dalam artian produk yang beredar kini tidak ada yang mengandung cacing lagi.

 

Gambar1 Ketua Harian YLKI Tulus Abadi (kiri) dan Kepala Bidang Keamanan Hayati Balai Karantina Kementerian Pertanian Islana Ervandiari (kanan) dalam konfrensi pers “Menyoal Keamanan Buah Segar” di Jakarta, 5 Desember 2016. Tempo/Reza Syahputra https://bisnis.tempo.co/read/1074771/ylki-kritik-keras-menkes-soal-cacing-dalam-ikan-makarel-kalengan

Gambar 2 CACING PARASIT – Kepala BBPOM Surabaya, Saparie menunjukkan foto ikan Makarel dalam kemasan yang terdapat cacing parasit di dalamnya saat ditemui di tempat kerjanya, Kamis (29/3/2018) http://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/04/01/apiki-produk-ikan-kalen

 

Seberapa bahaya cacing Anasis? Menurut pakar fisheries toxicology dari Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Etty Riani, cacing parasit yang dihebohkan tadi mengandung racun penyebab kanker.

Walau sangat berbahaya, adanya cacing parasit pada ikan adalah fenomena biasa. Fahmi, peneliti ikan Pusat Penelitian (Puslit) Oseanografi Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI), menyebut bahwa penemuan cacing parasit pada ikan merupakan hal yang biasa-biasa saja dan bukan sesuatu yang mengagetkan. Ada kesamaan habitat atau lingkungan hidup antara ikan makarel dan cacing Anisakis simplex.

Ini artinya, konsumsi ikan yang mengandung cacing parasit hanya akan berbahaya saat cacing tersebut masih hidup. Pakar standarisasi mutu produk perikanan dari Institut Pertanian Bogor, Sunarya, mengatakan cacing parasit Anisakis akan mati pada suhu 65 derajat Celcius. Malahan, ikan-ikan makarel dipanaskan sampai suhu 121,1 derajat di proses pengalengan.

 

Gambar 3 Rilis APIKI tentang makarel bercacing. (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan) https://kumparan.com/@kumparannews/asosiasi-pengalengan-ikan-cacing-di-makarel-kaleng-sudah-mati

Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI) juga telah menjamin bahwa produk ikan kalengan yang beredar di Indonesia tidak mengandung cacing yang masih hidup. Ada beberapa tahap yang dapat mematikan cacing tersebut yaitu tahap penyimpanan dengan suhu rendah (cold storage) dan pemanasan dengan suhu tinggi.

Prokontra berlanjut di sekitar soal amannya Makarel bercacing untuk dikonsumsi. Menteri Kesehatan, Nila F Moeleoek menyebut bahwa asal diolah dengan benar, cacing pada ikan akan mati dan ikan aman dikonsumsi.
Tentu ada yang tidak sepakat. Kepala BPOM, Penny K Lukito membenarkan bahwa cacing parasit memang akan mati saat peroses pengolahan, namun ia menyebut tetap akan ada efek samping saat cacing mati tersebut dikonsumsi.”Efek lain adanya alergi karena protein cacing itu menjadi alergen, aspek higienis ini tidak memenuhi syarat,” ujar Penny. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengkritik Menkes terkait pernyataan bahwa makarel yang mengandung cacing aman dikonsumsi .

Terlepas dari pro-kontra apakah makarel bercacing aman dikonsumsi, BPOM tetap melanjutkan upaya penghentian produksi dan impor 27 merek tadi.

 

Penulis: Ahmad Aufar

Editor: Ichsan Perkasa dan Sabiq Mufarrid

 

Referensi:

Shela Kusumaningtyas. “BPOM: 27 Merek Ikan Makarel Kalengan Positif Terinfeksi Parasit Cacing”. Diakses di https://sains.kompas.com/read/2018/03/30/121500623/bpom–27-merek-ikan-makarel-kalengan-positif-terinfeksi-parasit-cacing tanggal 4/7/2018 jam 8.30.

RBC CNN Indonesia. “Produk Bercacing Ditarik, BPOM Sebut Ikan Makarel Kaleng Aman”. Diakses dihttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20180406131937-20-288794/produk-bercacing-ditarik-bpom-sebut-ikan-makarel-kaleng-aman tanggal 4/7/2018 jam 8.30.

Muhammad Sidik Permana. “Pakar IPB Sebut Cacing pada Ikan Makarel Kaleng Akibatkan Kanker”. Diakses di https://bisnis.tempo.co/read/1076661/pakar-ipb-sebut-cacing-pada-ikan-makarel-kaleng-akibatkan-kanker tanggal 4/7/2018 jam 8.31.

Shela Kusumaningtyas. “Peneliti LIPI: Tak Mengagetkan Ikan Makarel Terinfeksi Cacing Parasit”. Diakses di https://sains.kompas.com/read/2018/03/30/183400723/peneliti-lipi-tak-mengagetkan-ikan-makarel-terinfeksi-cacing-parasit) tanggal 4/7/2018 jam 8.31.

Zara Amelia. ”Pakar: Makarel dengan Cacing Anisakis Aman Dikonsumsi”. Diakses di https://bisnis.tempo.co/read/1075037/pakar-makarel-dengan-cacing-anisakis-aman-dikonsumsi tanggal 4/7/2018 jam 8.31.

Ardito Ramadhan. “APIKI Pastikan Cacing di Ikan Makarel Sudah Mati”. di https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/31/18133031/apiki-pastikan-cacing-di-ikan-makarel-sudah-mati tanggal 4/7/2018 jam 8.31.

Caroline Damanik. “Menkes: Cacing di Makarel Kaleng Tak Berbahaya Asal Diolah dengan Benar”. Diakses di https://regional.kompas.com/read/2018/03/31/07182501/menkes-cacing-di-makarel-kaleng-tak-berbahaya-asal-diolah-dengan-benar. tanggal 4/7/2018 jam 8.32.

Adam Prireza. “YLKI Kritik Keras Menkes soal Cacing dalam Ikan Makarel Kalengan”. Diakses di https://bisnis.tempo.co/read/1074771/ylki-kritik-keras-menkes-soal-cacing-dalam-ikan-makarel-kalengan tanggal 4/7/2018 jam 8.33.



Mengenal “Go-Klotok”, Alternatif Transportasi di Banjarmasin

 

Pemkot Banjarmasin sudah merilis aplikasi transportasi sungai berbasis online: Go-Klotok. Peluncuran aplikasi Go-Klotok pada 28 Februari 2018, bersamaan dengan Banjarmasin Smart City.

Banjarmasin merupakan salah satu kota yang memiliki sungai aktif terbanyak di Indonesia. Tercatat sebanyak 120 aliran sungai aktif ada di Banjarmasin. Potensi tersebut tidak lantas dibiarkan saja, karena pemerintah setempat memanfaatkannya dengan membentuk program “Go-Klotok” atau “Go-Kapal”. Program “Go-Klotok” tersebut merupakan salah satu program Banjarmasin Smart City yang dibuat sebagai upaya menghidupkan kembali transportasi sungai.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina meyakini, adanya aplikasi “Go-Klotok” akan semakin menghidupkan jasa transportasi sungai di daerah tersebut. “Seperti aplikasi Gojek atau Grab pada jasa transportasi darat yang memberikan kemudahan bagi pengguna, Go-Klotok pun harapannya akan memberikan kemudahan yang sama,” kata Ibnu Sina seperti dilansir Antara, Rabu (28/2).

Selain untuk trasportasi, sungai merupakan jantung andalan pariwisata kota Banjarmasin. Dengan menggunakan klotok (kapal), wisatawan dapat menjelajahi dan menyusuri rumah-rumah pinggir sungai yang mempertontonkan kebudayaan masyarakat di sana.

Ibnu Sina pun mengatakan dengan banyaknya wisatawan melakukan perjalanan wisata susur sungai ini, transportasi sungai Banjarmasin dapat hidup kembali dan membawa kesejahteraan ekonomi para pelakunya. “Kota Banjarmasin sangat terikat sejarah akan fungsi transportasi sungainya dari masa ke masa,” lanjutnya

Saat ini tercatat lebih 80 unit klotok sudah aktif sebagai transportasi wisata di sepanjang sungai Martapura. “Sebagian sopir klotok sudah ikut program aplikasi ” Go-Klotok” ini, sebagian lain secara bertahap akan difasilitasi pemerintah kota untuk bisa ikut dalam program ini,” paparnya.

Dalam menopang program ini, pemerintah kota akan memperbaiki dermaga-dermaga dan fokus menjalankan program kerja untuk memperbaiki, merevitalisasi serta membersihkan sungai-sungai di Banjarmasin. “Saya pastikan pemerintah kota fokus untuk menghidupkan transportasi sungai ini, hingga kembali menjadi idola transportasi umum di Banjarmasin,” pungkasnya.

Namun satu bulan setelah dirilis, masyarakat Banjarmasin dan pelancong agaknya kurang berminat memanfaatkan aplikasi Go-Klotok untuk wisata susur Sungai Martapura. Padahal perangkat lunak berbasis Android itu dibuat untuk memudahkan wisatawan dan masyarakat yang ingin menikmati transportasi sungai khas Kota Banjarmasin berupa perahu bermesin tempel alias klotok. Penamaan klotok merujuk bunyi mesin di buritan perahu: “Otok, otok, otok, otok.”

Seorang juru mudi klotok di dermaga Siring Jalan Pierre Tendean, Mansyah, menuturkan penumpang klotok lebih memilih mendatangi langsung dermaga ketimbang memanfaatkan aplikasi Go-Klotok.

“Atau mungkin masih baru layanan berbasis online ini. Buktinya, orderan dari operator yang ada di Pemkot Banjarmasin selama satu minggu hanya satu-dua orang saja. Kami lebih banyak mendapatkan penumpang di Siring Tendean Patung Bekantan ini,” ujar Mansyah kepada Banjarhits.id, Sabtu (31/3/2018).

Mansyah mengatakan pemerintah harus gencar menyosialisasikan dan mempromosikan aplikasi Go-Klotok. Sebab, ia menduga ada kemungkinan masyarakat belum mengetahui. “Sejak diluncurkan sebulan lalu oleh walikota, kami baru dapat dua penumpang lewat orderan Go-Klotok. Sisanya penumpang banyak yang datang langsung ke lokasi,” tegasnya.

Dikatakan Mansyah, memang sebanyak 80 klotok yang ada di Siring Tendean sudah didata untuk masuk sebagai anggota Go-Klotok. Namun, Mansyah mengaku penghasilannya lebih banyak lewat orderan langsung di tempat. Menurut dia, sopir klotok yang lain juga mengaku jarang mendapat order lewat online.

“Kami rata-rata sehari bisa dapat pemasukan antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu bersih, penumpang klotok rata-rata bisa menampung antara 15-20 penumpang. Kami sistemnya gantian, karena jumlah perahu klotoknya ada 80 unit.  Jadi rezekinya terbagi, tapi lumayan dapat penghasilan setiap hari sejak ada wisata susur sungai ini,” ujarnya.

Harga tiket untuk satu orang Rp 5 ribu dengan rute susur sungai Siring Tendean ke Jembatan Pasar Lama. Untuk susur sungai ke Pulau Kembang-Jembatan Barito atau Pasar Terapung Lok Baintan, ia memasang tarif Rp 25 ribu per orang. Perahu klotok biasanya ramai pesanan ketika hari libur atau akhir pekan.

 

 

“Sejak ada wisata susur sungai, kami akui penghasilan lumayan untuk mencukupi keluarga,” terang Mansyah yang mengaku penjual sayur dan merangkap jadi paman klotok—sebutan juru mudi klotok.

Seperti diketahui, Go-Klotok masih satu paket dengan program Smart City yang digalakkan Pemkot Banjarmasin untuk menarik minat wisatawan. Lewat Go-Klotok, wisatawan bisa memesan klotok secara online yang bertujuan agar wisatawan tak perlu lagi antre atau berpanas-panasan di Siring Jalan Pierre Tendean demi mendapat karcis klotok. Wisatawan hanya perlu membuka smartphone, klik aplikasi Go-Klotok lalu melakukan pemesanan.

Rute susur sungai juga terpampang di aplikasi Go-Klotok. Rute dibagi menjadi dua, yakni pendek dan panjang. Rute pendek menyusuri Jembatan Pasar Lama hingga Jembatan Pangeran Antasari melintasi Menara Pandang dan Patung Bekantan. Sedangkan rute panjang dari Banjarmasin hingga Pasar Terapung di Lok Baintan.

Adapun Danny, salah satu wisatawan dari Makassar, mengaku senang ada wisata susur sungai di Kota Banjarmasin. Bahkan dirinya mengaku ikut promosi kepada koleganya di Makassar bahwa di Banjarmasin ada wisata sungai naik perahu klotok.

“Kalau boleh kasih masukan, seharusnya di lokasi Dermaga Siring ada peta lokasi wisatanya atau rute dipasang di papan besar. Satu lagi, perahu klotoknya terlalu polos seharusnya diberi aksentuasi atau hiasan khas Banjar, hampir semua perahu polos saja, tak ada hiasan menarik mata untuk memandang. Lebih baik lagi ada pemandunya,” kata Danny.

Penulis : Heddy Farizal

Editor :Misael Satrio



Penelpon Misterius dari Luar Negeri

Mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal merupakan hal yang lazim dan bisa terjadi setiap hari, tetapi mendapatkan panggilan dari nomor telepon yang tidak dikenal dengan kode internasional adalah hal yang patut diwaspadai apalagi sampai menelpon balik sebab “Missed Call” itu merupakan salah satu modus yang digunakan suatu sindikat untuk menyedot biaya yang sangat tinggi

Penipuan berbasis telepon premium ini lebih sering dikenal dengan istilah “Wangiri” yang merupakan sebuah kata dari bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai “Panggilan tak terjawab”. Berdasarkan keterangan dari salah satu operator seluler di Jepang, Wangiri merupakan skema penipuan yang menargetkan pengguna ponsel secara acak dimana para pelaku melakukan ribuan panggilan random atau acak pada nomor ponsel di berbagai negara hanya dengan sekali dering. Pelaku memanfaatkan perilaku manusia yang kecanduan telepon dan mudah penasaran dengan harapan mendapat telepon balik dari korban, jika korban menelpon balik, tagihan telepon akan membengkak. Tagihan inilah yang kemudian akan masuk ke kantong penipu tersebut.

Modus penipuan ini diketahui telah memakan cukup banyak korban dan bukan hanya terjadi di Indonesia. Pada Februari lalu di Australia, sejumlah operator seluler melaporkan adanya panggilan telepon misterius dari nomor internasional yang berdasarkan dari awalan kode negaranya, nomor nomor ini ditenggarai berasal dari Kongo, Papua Nugini, Belgia hingga Afrika

Menanggapi kejadian itu, Kepala Polri Irjen Setyo Wasisto mengimbau masyarakat untuk tidak mengangkat telepon dari nomor tak dikenal dengan kode internasional

“Polri menyampaikan kepada masyarakat supaya diketahui kode-kode tertentu ya, +242 dan sebagainya itu sebaiknya tidak diterima, tidak dibalas atau ditelepon ulang,” ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/4/2018) dalam kompas.com.

Hingga saat ini, Setyo mengaku belum ada laporan polisi perihal kasus tersebut sementara Polri masih melakukan penyelidikan lebih lanjut

“Kami sedang selidiki bagaimana mekanisme atau teknologinya mereka bisa menyedot atau mengambil pulsa kita atau merugikan pengguna telepon yang dituju,” kata Setyo

Penulis : Ichsan Perkasa



LIPI Luncurkan Teknologi Nanobubble Pencegah Pencemaran Air

Gambar 1 Kondisi Sungai di Muara Baru Jakarta Utara (Antara/Aprillio Akbar)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meluncurkan alat bantu pengelolaah air dan limbah bernama LUTOR, Kamis (22/3). Alat ini membantu meningkatkan kadar oksigen di perairan dan menghidupkan kembali ekosistem di sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan pencemaran air di Indonesia.

Penelitian Badan Pengembangan Perumahan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa 96% kondisi air di Jakarta tercemar. Melihat kondisi yang meresahkan ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menawarkan solusi konsep integrasi berupa alat bantu pengelolaan air dan limbah bernama “LIPI Ultrafine Bubble Generator” (LUTOR). Solusi ini diungkapkan Kamis (22/3) yang bertepatan dengan Hari Air Nasional.

Gambar 2 LUTOR (LIPI Ultrafine Bubble Generator). (Foto: Sayid Muhammad Mulki Razqa/kumparan)

Inovasi pengelolaan air dan limbah ini datang dari kekhawatiran LIPI akan keadaan sungai dan danau di Jakarta yang sangat kotor dan penuh sampah. Dilansir dari detikcom, teknologi LUTOR merupakan teknologi nanobubble generator yang dapat membuat gelembung di dalam air. Dengan adanya gelembung, oksigen dalam air meningkat sehingga ekosistem di lokasi sekitar nanobubble dapat hidup dan aktif kembali.

“Jadi alat ini akan menghasilkan nanobubble oksigen yang nanti membuat kandungan oksigen dalam air lebih baik dan membuat bakteri di dasar sungai bekerja lebih cepat,” ujar Anto Tri Sugiarto, Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI kepada kumparan.com.

Gambar 3 Anto Tri Sugiarto, Kepala BPI LIPI. (Foto: Sayid Muhammad Mulki Razqa/kumparan)

Apabila bakteri bekerja lebih cepat, air sungai atau danau pun akan menjadi lebih jernih. Hal ini dikarenakan bakteri akan memakan berbagai sampah organik yang terdapat di dasar sungai atau danau tersebut. Agar bekerja, LUTOR perlu diletakkan pada bagian dasar sungai atau danau. Kemudian, alat tersebut akan mengambil oksigen dari atas permukaan air lalu menyuntikkannya ke dalam air dalam bentuk gelembung-gelembung oksigen kecil.

Satu nanobubble generator LUTOR, dapat menjangkau area 15×15 meter dengan kedalaman 2,5 meter. Dengan nanobubble generator, dalam jangka waktu dua hingga tiga bulan, kualitas air menjadi lebih baik.

Teknologi seperti LUTOR sudah dikembangkan dan diuji coba di Jepang. “Contohnya di Yokohama. Di pantai Yokohama. Pantai yang tercemar itu dipasang nanobubble ini tiga tahun kemudian ikannya datang lagi. Kalau kita bisa kembangkan ke Teluk Jakarta itu luar biasa. Nanti bisa tumbuh perekonomian di situ,” tutur Anton kepada Detikcom.

Selain nanobubble, LIPI juga mengembangkan teknologi pengolahan air dan limbah lainnya, yaitu advance oxidation processes (AOPs) dan electromagnetic water treatment. Dijelaskan oleh peneliti LIPI, Veny Levita, AOPs memanfaatkan penggunaan udara bebas yang diformulasikan menjadi ozon untuk mengolah air yang terkontaminasi menjadi air bersih dengan menggunakan medan magnet untuk mengubah sifat air dan mempengaruhi molekul air.

LIPI berharap teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, terutama Pemprov DKI Jakarta. Anto mengakui saat ini sedang berupaya melakukan pembicaraan bersama Pemprov DKI dan dinas-dinas maupun kementrian terkait.

Penulis : Lulu Safira – Teknik Mesin 2015



Satu Lajur Underpass Kartini Resmi Diuji Coba, Lalu Lintas Ramai Lancar

Underpass Kartini merupakan ‘terowongan jalan’ yang berada di persimpangan Jalan RA Kartini dan Metro Pondok Indah Raya, Jakarta Selatan. Persimpangan tersebut biasanya macet parah, terutama saat jam pulang kerja, oleh karena itu underpass ini dibangun dengan harapan untuk mengatasi kemacetan tersebut.  

Pada Senin (22/2/2018), underpass Kartini menjalani masa uji coba dan mulai dilalui oleh kendaraan bermotor. Uji coba yang dimulai dari siang menjelang sore sukses mengurai kemacetan di daerah Pondok Indah dan Lebak Bulus. Underpass ini dibangun dengan dua lajur sepanjang 400 meter dan lebar 100 meter. Namun, dalam masa uji coba, hanya satu lajur di sebelah kiri yang sudah dibuka dan diperbolehkan untuk dilintasi, sementara lajur kanan masih ditutup dengan traffic cone. Menurut Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hananto Krisna, untuk uji coba pihaknya hanya membuka satu jalur. Sedangkan jalur lainnya ditutup karena masih menunggu evaluasi. “Kita lihat dulu dengan dibuka satu line ini bagaimana perilaku pengemudi,” katanya.

Rambu-rambu pada underpass yang telah dibangun sejak awal 2017 itu sudah terpasang dengan baik. Dinding-dinding underpass tidak dicat, namun ada motif menyerupai air mengalir, yang artinya berupa harapan agar lalu lintas dari Pondok Indah menuju Lebak Bulus ‘tetap lancar seperti air’. Underpass juga dipercantik dengan lampu-lampu yang dipasang di langit-langit trotoar. Lampu-lampu tersebut akan dinyalakan setiap malam dan dapat berubah menjadi beberapa warna.

Walaupun underpass telah dibuka, beberapa pengendara roda empat dan roda dua masih takut untuk melewatinya. Hal ini terlihat dari beberapa kendaraan yang hendak mengambil lajur kiri arah Pulo Gebang, tiba-tiba berbelok ke lajur kanan menaiki trotoar. Akan tetapi, setelah dibukanya Underpass Kartini, kemacetan di persimpangan tersebut berhasil terurai, walaupun masih tergolong ramai-lancar disaat jam pulang kerja.

 



Fly Over Bintaro Resmi Diuji Coba

Flyover yang dibangun sejak 2017 ini sudah bisa dilintasi pengendara roda dua dan roda empat dari arah Jalan Bintaro Permai menuju Jalan Veteran, Tanah Kusir, Pondok Indah maupun arah sebaliknya. (Foto : Johan Tallo / liputan6.com)

Pada hari Selasa (6/3/2018), Jalan layang Bintaro,  resmi diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta, setelah sehari sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, sempat meninjau pembangunan infrastruktur tersebut dan menyetujui uji cobanya.

Flyover Bintaro memiliki panjang 391 meter dengan lebar 10 meter. Jalan yang membentang di atas perlintasan kereta api ini juga dilengkapi trotoar dengan lebar dua meter. Tak ada pembatas beton antara jalur kiri-kanan ruas jalan, yang hanya adalah garis putih. Dengan adanya flyover ini, kendaraan bermotor dari arah Pesanggrahan tidak lagi melewati rel kereta untuk mencapai Jalan RC Veteran, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan di kawasan tersebut. Flyover ini tidak hanya dilintasi oleh kendaraan bermotor, pejalan kaki pun bisa melewati jalan layang ini, karena jalan layang ini dilengkapi dengan trotoar di sisi kanan dari arah timur. Masyarakat yang ingin menyebrang sekarang tidak perlu lagi melintasi rel, dan dapat memanfaatkan trotoar tersebut. Antara jalur kendaraan dan trotoar tingginya dibedakan, dan dilengkapi dengan dinding setinggi satu meter, sehingga aman diakses oleh pejalan kaki.

Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan bahwa uji coba akan dilaksanakan selama seminggu. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi, apakah jalan layang tersebut bisa diresmikan dan digunakan. Jadi, dalam sepekan ini, jalan layang tersebut dibuka dan bisa dilalui semua kendaraan.

Heru mengatakan, pembangunan proyek flyover Bintaro Permai itu membutuhkan biaya anggaran sebesar Rp 63 miliar dengan lama waktu pengerjaan 15 bulan. “Pembangunan flyover tersebut juga sedikit mundur karena ada beberapa kendala. Seharusnya sudah selesai pada Desember 2017. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa digunakan,” kata Heru.



Keberanian Dua Mahasiswa UI Menggugat UU MD3 ke MK

Akhir – akhir ini, publik sedang dibuat ramai oleh keluarnya Undang – Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Banyak pihak – pihak yang menganggap undang – undang tersebut memiliki banyak kejanggalan sehingga perlu direvisi dan dilakukan uji materi. Tidak terkecuali dua mahasiswa berani ini.

Pemandangan berbeda terjadi pada hari Kamis, 8 Maret 2018 dalam sidang perdana uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua mahasiswa ini duduk di kursi pemohon yang umumnya diisi oleh pakar hukum atau advokat yang cukup banyak pengalaman. Mereka berdua adalah Zico Leonard Djagardo Sumanjuntak dan Josua Satria Collins, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengajukan gugatan uji materi terhadap UU MD3. Zico sendiri masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UI, sedangkan Josua tercatat sudah menyelesaikan studinya di almamater yang sama pada Februari 2018 lalu.

Dikutip dari Kompas.com, Zico dan Josua menyampaikan alasan permohonan uji materi Pasal 122 huruf k UU MD3. Seperti yang diketahui, Pasal 122 huruf k UU MD3 mengatur tentang kewenangan DPR dalam mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR atau anggotanya. Pertama, mereka merasa pasal tersebut mengekang aktivitas mereka dalam memberikan kajian kritis terhadap persoalan hukum di masyarakat. Tak jarang kajian kritis yang mereka sajikan tersebut mengkritisi DPR, apa lagi Josua sendiri kini aktif di dalam lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada permasalahan hukum. Kedua, Pasal 122 huruf k UU MD3 dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 terkait negara hukum dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang berkaitan dengan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, lewat pasal tersebut, hukum pidana menjadi premium remedium atau pilihan utama. DPR lewat MKD dapat memidanakan setiap orang yang dinilai merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR.

Demo tolak UU MD3 di Gedung MK. (Foto : Merdeka.com/Hari Ariyanti)

Kepada Kompas.com, Zico menuturkan bahwa DPR sebagai representasi wakil rakyat seharusnya lebih mengedepankan mediasi, bukan bersemangat dalam mempidanakan rakyat yang dinilai merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR.

Ini merupakan pengalaman pertama Zico dan Josua untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Zico dan Josua tetap bersemangat untuk menunjukkan bahwa mereka juga punya kedudukan yang sama di mata hukum. Semangat mereka pun menuai pujian dari Hakim MK, “Semangat adik-adik ini luar biasa, anak muda ini, nanti diperbaiki, ya,” ujar hakim MK Suhartoyo dikutip dari Kompas.com.

Selain Zico dan Josua yang menjadi penggugat perseorangan, ada pula dua penggugat lainnya yakni Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).



Mendengarkan Musik dan GPS Sambil Berkendara Ditilang?

Apakah kamu termasuk pengguna kendaraan yang suka mendengarkan musik di kendaraan menggunakan earphone ? Atau terkadang sambil sibuk memperhatikan GPS ? Sepertinya kamu harus lebih berhati-hati karena hal-hal tersebut dapat berpengaruh terhadap penurunan konsentrasi kamu dan Korlantas Polri tidak akan segan menilang kamu karena membahayakan pengemudi lain. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa penggunakan earphone dari smartphone merupakan penyebab dari 30% kecelakaan yang terjadi di Jakarta pada tahun 2010. Menggunakan GPS dan menggunakan earphone sambil berkendara ditengarai dapat mengurangi konsentrasi Anda ketika sedang berkendara.

Nicky Hayden (Foto :AFP)

Dalam sebuah studi di Amerika oleh BMJ Journal Injury Prevention yang dilakukan selama 2004-2011, ditemukan 116 orang di AS yang memakai earphone di jalan tewas atau setidaknya mengalami kecelakaan parah. Studi tersebut menyimpulkan bahwa “Penggunaan earphone dengan perangkat genggam dapat menimbulkan risiko keselamatan bagi pejalan kaki, terutama di lingkungan dengan kendaraan yang bergerak.” Studi tersebut semakin diperkuat dengan adanya insiden meninggalnya pembalap MotoGP Nicky Hayden pada 22 Mei 2017 yang tertabrak mobil di jalan lantaran terlalu asyik bersepeda dengan mendengarkan musik melalui piranti iPod. Selain larangan penggunaan earphone, penggunaan GPS juga dapat mengurangi konsentrasi karena memaksa untuk berkendara menggunakan satu tangan. Selain itu, GPS yang seringkali membingungkan pengguna dapat mengganggu jalur pengendara lain sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban di jalan raya.

Meskipun berbagai studi telah menyebutkan bahwa penggunaan earphone maupun GPS smartphone di jalanan sangat berbahaya, dalam penjelasannya, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagara menegaskan bahwa kepolisian tidak akan menilang para pengendara yang menggunakan GPS dan mendengarkan musik saat berkendara. Hanya saja, pengendara akan ditilang jika melakukan aktivitas yang menganggu konsentrasi mengemudi seperti yang tertera pada pasal 106 ayat 1 UU no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” dengan hukuman pidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 750 ribu.  

Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto (Foto : detik.com)

Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada detikOto, Jumat (2/3/2018) menambahkan bahwa apabila mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak konsentrasi dapat berpotensi kepada masalah-masalah kecelakaan lalu lintas. Penurunan konsentrasi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti mengantuk, bermain HP, terpengaruh alkohol atau narkotika, merokok, menggunakan GPS dan earphone. Sebenarnya peraturan ini bukan hal baru, undang-undang lalu lintas ini telah disahkan sejak 9 tahun lalu namun belum ada penindakan yang disiplin dari kepolisian meskipun intensitas kejadian kecelakaan karena faktor menurunnya konsentrasi pengendara terus meningkat.

Ilustrasi penggunaan smartphone dan earphone ketika berkendara (Foto : tmabucks.com)

Di negara lain misalnya, di beberapa negara bagian Amerika seperti New York, Ohio, Washington DC, dan Virginia menerapkan aturan larangan menggunakan earphone karena sangat membahayakan pengguna jalan yang padat. Selain itu, Perancis juga telah menerapkan aturan ini secara ketat sejak Juli 2015. Dengan berbagai fakta tersebut, tentu kita sebagai pengemudi yang cerdas dan taat aturan sepakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama dengan tidak menggunakan earphone atau berhati-hati dalam mengoperasikan GPS di jalan, kan ?

Oleh : Naufal Farras Fajar 

 



Terungkap! BNN Usut Dugaan Pencucian Uang Pembelian Narkoba Hingga Rp6,4 Triliun

“Semua berawal informasi hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberi laporan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai dua transaksi mencurigakan ke sejumlah negara.”

 

Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) merapikan uang hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus Narkoba saat Press Realease di Kantor BNN, Jakarta, 13 Juni 2017. Pengungkapan kasus TPPU ini melibatkan para tersangka yang statusnya terpidana. (Foto : Amston Probel/tempo.com)

h. Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari, menyatakan transaksi TPPU yang bersumber kasus narkotika ini berasal dari jaringan mantan anggota gembong narkotika Freddy Budiman yang telah dieksekusi mati pada Juli 2016, yakni Togiman, Haryanto Chandra, dan kawan-kawan.  Arman menyampaikan bahwa BNN mengamankan tiga tersangka utama, yakni Devi Yuliana (DY) pada (13/2), Hendri Ramli (HR) pada (12/2) dan Fredi Heronusa (FH) pada (14/2). BNN melakukan investigasi lanjut dan menemukan indikasi pencucian uang dan langsung melakukan pelacakan aset serta pencarian tersangka. Mereka pun berhasil mendapati tersangka utama. Menurut penuturan Irjen Arman Depari pada Rabu (28/2/2018), tersangka utama, dalam hal ini atas nama Devi Yuliana, mempunyai identitas yang sangat banyak sehingga pihak BNN kesulitan mengidentifikasi jika hanya dari rekening dan aset-aset yang ditemukan di lapangan. Arman mengatakan bahwa para pelaku telah melancarkan aksi sejak tahun 2014 dan berpura-pura menjadi importir sejumlah barang di luar negeri. Pelaku mendirikan enam perusahaan fiktif untuk menjalankan operasi pencucian uang. Keenam perusahaan tersebut adalah P.T. Prima Sakti, P.T Untuk Jaya, P.T. Dik Jaya, P.T Grafika Utama, P.T. Hoki Cemerlang, dan Rekan Sejahtera, dengan memalsukan invoice untuk dapat bertransaksi ke bank-bank di luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya menjalankan modusnya pada bidang ekspedisi dan di ranah penukaran valuta asing. Selain dua modus tersebut Devi sering menggunakan rekening para pegawainya untuk menerima transaksi dari luar negeri.

Arman menerangkan bahwa dari tahun 2014 sampai 2016 perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan transaksi mencapai 6,2 triliun rupiah dan dikirim ke sejumlah negara, seperti Cina, India, Jepang, Jerman, dan Australia. Dari tindakan pencucian uang tersebut, BNN menyita tiga unit apartemen, enam unit ruko, satu unit rumah, tiga unit mobil, dua unit toko, sebidang tanah di kawasan Jakarta Selatan, serta uang tunai 1,65 miliar rupiah.  Perkiraan total aset yang diamankan sementara ini sejumlah 65,96 miliar rupiah. BNN juga mengamankan bukti sekitar 2.136 invoice fiktif kepada sejumlah bank.

Ketiga tersangka tersebut terancam dikenakan pasal 137 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 



Giliran Masyarakat dalam Merawat Danau Sunter

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menggunakan paddle board saat berlomba adu cepat dengan Sandiaga Uno.
(Foto : Isra Triansyah / sindonews.com)

Pada hari Minggu (25/02/18) lalu, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, beradu cepat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengarungi Danau Sunter dalam Festival Danau Sunter. Festival ini berawal dari tantangan Susi

kepada Anies-Sandi untuk membuat danau di Jakarta sebersih danau di Jenewa, Swiss. Sandi menerima tantangan tersebut dan balas menantang Susi lomba renang di Danau Sunter. Susi menerima tantangan tersebut asal air danau bersih. Alhasil, Danau Sunter pun dibersihkan. Jika Susi menang, Susi meminta Anies-Sandi untuk membersihkan semua danau lain di Jakarta, sedangkan jika Sandi menang, Susi akan memberi hadiah berlibur ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara kepada Sandi.

Dalam adu cepat tersebut, Susi menggunakan paddle board yang dia kuasai, sedangkan Sandi memilih untuk berenang. Hasilnya, Susi berhasil menang. Sandi mengakui kekalahannya dan bersama Anies berjanji akan membersihkan danau-danau lain. “Nanti akan bersihkan 12 danau dan perairan Kepulauan Seribu dalam lima tahun,” ujar Sandi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kemenangan Susi tersebut sebagai pengingat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk terus merawat dan menjaga danau-danau lain di Jakarta. “Kemenangan Bu Susi jadi kemenangan buat kita semua,” ujarnya.

Menteri Susi Kalahkan Sandiaga Uno dalam Lomba Renang Danau Sunter Jakarta Utara,Minggu (25/2/2018) (Foto : Sandiaga Uno / facebook.com)

Tiga hari menjelang festival, penataan kawasan Danau Sunter sudah mencapai 100 persen. Selain pembersihan danau, penataan ini juga mencakup pembersihan dan penataan jalanan dan trotoar sekitar danau. Namun, dilansir dari Tempo.co, sehari setelah festival berlangsung, sampah sisa festival masih terlihat di pinggir danau.

Sampah, yang kebanyakan berupa bungkus makanan dan minuman, lebih banyak berkumpul di pinggir danau dibanding di badan danau. Di badan danau memang tidak terlihat sampah menumpuk, namun  terkadang ada satu atau dua botol minuman dan sampah plastik yang mengambang.

Wali Kota Jakarta Utara Husain Murad mengatakan sampah di Danau Sunter akan selalu muncul jika kebiasaan buruk masyarakat yakni membuang sampah sembarangan masih ada. Ia mengatakan telah mengerahkan pasukan dari Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara untuk langsung menangani sampah-sampah di pinggir danau. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara sendiri telah menyediakan 41 tempat sampah di kawasan Danau Sunter.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Slamet Riyadi  mengatakan butuh proses untuk membuat Danau Sunter bersih usai festival besar tersebut. “Kemarin saja usai Festival Danau Sunter sudah dua truk sendiri sampahnya. Bertahap, pelan-pelan. Nanti kita lihat lagi. Besok lah ditangani, kalau malam ini sudah pada pulang,” ujar Slamet. Kejadian seperti ini adalah pengingat bagi masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan danau-danau agar upaya pemerintah tidak sia-sia.

Suasana kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara pada Jumat (23/2). Penataan kawasan ini diramaikan dengan dilaksanakannya festival sunter yang turut diadakan perlombaan adu cepat antara Susi Pudjiastuti dan Sandiaga Uno (Foto : Arya Manggala / liputan6.com)

Penulis : Irman Turhamun

 



Apa Kabar Novel Baswedan?

Kondisi Novel Baswedan ketika masih aktif menjadi penyidik KPK (Foto: tempo.co)

Novel diserang oleh dua orang tidak dikenal seusai melaksanakan salat subuh di Masjid Al-Ihsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 11 April 2017. Novel Baswedan disiram air keras saat pulang salat berjamaah pada subuh 11 April 2017. Akibatnya mata kirinya buta, sementara mata kanannya harus memakai lensa.

Di sisi lain, nyaris setahun berlalu, kasus penyerangan atas dirinya tak kunjung terang. Siapa pelaku, apalagi dalang, belum juga terungkap. Sudah lebih dari 300 hari, polisi belum menangkap pelaku penyerangan. Sementara Novel telah kembali ke Indonesia 22 Februari lalu

Penyidik KPK Novel Baswedan tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/2/2018). Novel kembali ke Indonesia setelah sepuluh bulan menjalani operasi dan perawatan mata di Singapura akibat penyerangan air keras terhadap dirinya.(Foto : kompas.com/Garry Andrew Lotulung)

Setri Yasa, seorang jurnalis, membagi cerita di halaman FB-nya pada 22 Februari 2018. Menurut penuturan Setri Yasa, Novel berkurang gajinya karena sedang dalam perawatan di Singapura. Selain itu, Novel juga harus menjual rumah kreditannya untuk orang tua di Semarang dan menjual pula mobil keluarga satu-satunya, agar tetap dapat bisa menafkahi hidup keluarganya.

Di tengah kesulitan ekonomi tersebut, Novel menolak bantuan senilai Rp 120 juta dari teman-temannya sendiri.

Mengutip Setri, Novel berkata, “Sedekah itu hanya boleh diterima orang miskin. Dan saya tidak ingin menjadi miskin karena itu. Insya Allah saya masih mampu. Tolong sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman”.

Novel Baswedan juga mendapat simpati band Efek Rumah Kaca yang ingin menyentil pemerintah lewat lagu “Sebelah Mata”. Lagu tersebut merupakan sentilan untuk pemerintah yang belum menyelesaikan perkara Novel Baswedan.

Kondisi perawatan novel baswedan setelah disiram air keras oleh pelaku tak dikenal (Foto : detik.com)



Tren Baru Penggunaan Internet di Indonesia

Ilustrasi penggunaan smartphone yang semakin digandrungi masyrakat (Foto : simpsons.wikia.com)

Berdasarkan survey Nielsen Consumer Media View yang dilakukan di 11 kota di Indonesia, penetrasi Televisi masih memimpin dengan 96 persen disusul dengan Media Luar Ruang (53%), Internet (44%), Radio (37%), Koran (7%), Tabloid dan Majalah (3%). Keberadaan internet sebagai media dengan tingkat penetrasi yang cukup tinggi menjadi indikasi bahwa masyarakat Indonesia semakin gemar mengakses berbagai konten melalui media digital.

Berdasarkan survey Nielsen Cross-Platform 2017, terjadi peningkatan akses internet oleh netizen di hampir semua tempat. Beberapa tempat di antaranya adalah Kendaraan Umum (53%), Kafe atau Restoran (51%), bahkan di acara konser (24%) pun mengalami peningkatan dalam jumlah akses media digital dibandingkan tahun 2015. Peningkatan juga terjadi untuk akses internet dari rumah dan tempat bekerja.

“Akses internet di luar rumah bisa jadi disebabkan karena semakin banyak orang yang memiliki akses melalui telepon genggam, juga ketersdiaan wi-fi di area publik yang semakin umum Sedangkan akses di rumah turut dipengaruhi oleh fasilitas wi-fi yang terjangkau”, tutur Hellen Katherina, Direktur Eksekutif Nielsen Media.

Membahas meningkatnya konsumsi media digital, semakin banyak ditemukan konsumen yang menonton televisi dan menggunakan internet dalam waktu yang bersamaan (lazim disebut sebagai dual-screen). Peningkatan konsumsi dual-screen yang rutin dilakukan setiap hari dapat ditemukan di semua kelompok usia. Bahkan di kelompok usia 50 tahun ke atas, mereka yang melakukan dual-screen setiap hari pun meningkat dari 7% di tahun 2015 menjadi 48% di tahun 2017

Dari survey ini juga diperoleh temuan bahwa saat ini ada beragam cara yang dilakukan untuk mengakses konten TV atau film. TV terrestrial dan TV kabel masih menjadi pilihan utama dengan perolehan 77 persen, namun akses konten video melalui platform digital juga cukup tinggi seperti misalnya situs streaming seperti Youtube, Vimeo dsb (51%), portal TV online (44%), TV internet berlangganan seperti Netflix, Iflix, Hooq, dsb (28%).

Ilustrasi penggunaan smartphone (Foto : Yourstory)

Dibandingkan dengan tahun 2015, frekuensi menonton konten video melalui internet juga menunjukkan peningkatan di semua kelompok usia. YouTube masih menjadi platform online video yang paling banyak diakses. Di samping itu konsumen juga banyak menonton konten video melalui situs Detik (29%), dan CNN Indonesia (27%).

Infrastruktur memiliki pengaruh yang penting dalam kemampuan konsumen untuk menonton secara online. Akses Internet yang lamban menjadi alasan utama para konsumen (27%) untuk tidak menonton secara online, Alasan lainnya yang ditemukan adalah kesulitan dalam penggunaannya dan juga masih banyaknya konsumen yang lebih menyukai televisi traditional (24%).

“Hal ini membantah anggapan yang banyak beredar bahwa penonton TV tradisional sepenuhnya berpindah ke platform digital. Karena berdasarkan temuan ini, bahkan di kalangan pengguna internet pun, masih cukup banyak yang lebih memilih untuk menonton TV tradisional dibandingkan mengakses konten video secara online” lanjut Hellen.



UU MD3: Orde Baru Jilid 2?

Gedung DPR (VOAIndonesia.com)

Menjadi wakil rakyat berarti menjadi bagian dari perjuangan rakyat memperjuangkan suara akan banyaknya ketidakadilan dalam menghadapi dinamika kehidupan zaman now. Namun, keadaan menunjukkan sisi yang kontradiktif di mana justru rakyat merasa anggota DPR bukanlah tempat yang bisa dipercaya untuk menyuarakan haknya. Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia (8-15 Nov 2017) yaitu Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Demokrasi atau Penegak Hukum, DPR menjadi lembaga nomor dua yang paling tidak dipercaya. Belum lagi nih, rakyat akhir-akhir ini dikejutkan oleh adanya UU MD3 yang baru saja digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh koalisi masyarakat sipil. Lalu, apa sih yang menjadi salah dan dosa UU MD3 ini?

Berikut adalah hasil revisi UU MD3 di mana terdapat beberapa pasal yang dinilai bermasalah seperti:

Pasal 73

Dalam klausul Pasal 73 revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) itu, ditambahkan frase “wajib” bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang.

Pasal 122 huruf k

Pasal 122 huruf k yang berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 245

DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Isi pasal undang-undang tersebut di atas dinilai berlawanan dengan konstitusi warga negara. Bahkan, pasal dalam UU MD3 tersebut dinilai menyerupai aturan yang dibuat pada masa Orde Baru. Hal itu dikatakan kuasa hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Irman Putra Sidin dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

“Seperti kekuatan yang kami tentang sebelum demokrasi. Keraguan ini perlu kami verifikasi secara konstitusional,” kata Irman.

Beberapa persoalan, menurut Irman, terkait pasal pemanggilan paksa, hak imunitas anggota DPR dan pasal tentang langkah hukum pada setiap orang yang dianggap menghina dan merendahkan DPR dan anggota DPR.

Ahli hukum tata negara itu menilai, berlakunya pasal tersebut merugikan hak masyarakat.

Menurut Irman, masyarakat tidak pernah membayangkan bahwa anggota Dewan yang mereka pilih, justru memberikan ancaman hukum kepada masyarakat. Apalagi, sebelumnya masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada partai politik. Irman mengatakan, bisa jadi sebenarnya DPR berniat baik dalam membuat undang-undang. Namun, pemilihan kata dalam bunyi pasal yang tidak tepat, berpotensi merampas hak konstitusonal. Untuk itu, UU MD3 tersebut perlu diuji melalui MK.

Penilaian serupa juga dikatakan pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio. Bahkan, menurut dia, pasal tentang penghinaan anggota DPR mirip dengan pasal subversif pada era Orde Baru. Hendri berharap, gugatan uji materi terhadap pasal tersebut dikabulkan oleh MK. “Jadi ingat diskusi tahun 80-an soal penghinaan, subversif. Saya berharap berhasil digugat,” kata Hendri.

(Irma Tri Aryani – Mt’15)

 



Bus Terguling di Tanjakan Emen, Mengapa?

Hasil gambar untuk tanjakan emen

Bus yang terguling (tribunnews.com)

Kecelakaan bus yang menewaskan 27 orang penumpang di Jalan Tanjakan Ciater, Subang, pada Sabtu (10/2/2018) diduga disebabkan sistem pengereman bus yang tidak berfungsi. Kondisi itu diduga karena kelalaian sopir.

Oleh karena itu, setelah dilaksanakan gelar perkara Polres Subang, polisi menetapkan Amirudin (32), sopir bus maut, sebagai tersangka.

Seperti diketahui bus pariwisata (Premium Class) Nopol F 7959 AA ini berangkat dari Ciputat, Jakarta melewati Tol Cipularang dan mampir makan di daerah Tangkuban Perahu Lembang kemudian turun ke Ciater.

Namun di perjalanan, bus mengalami kecelakaan dan sempat menabrak pengemudi kendaraan roda dua dan terguling di jalan Raya Bandung-Subang, Kampung Cicenang, Ciater, Subang, atau Tanjakan Emen, Sabtu (10/2/2018) sekitar pukul 17.00 WIB. Akibat kecelakaan itu, bus yang membawa 52 orang tersebut menewaskan 27 orang, 22 luka berat, dan 7 orang mengalami luka ringan.

Kasubdit Jamenopsrek Korlantas Polri, Kombes Pol Yohanes Didiek Dwi Prihantono mengungkap, dugaan tidak berfungsinya sistem pengereman setelah diketahui adanya kebocoran rem yang sempat dialami bus pariwisata itu sebelum terjadinya kecelakaan.

Pihak kepolisian sendiri telah memeriksa beberapa saksi korban dan kernet, termasuk sopir bus maut tersebut. Panggilan dan pemeriksaan terhadap perwakilan manajemen perusahaan otobus (PO) bus maut itu pun telah dilakukan.

Seperti diketahui, pemeriksaan perwakilan manajemen PO itu masih berstatus saksi. Namun tak menutup kemungkinan jika ada sesuatu yang mengindikasikan keterlibatan perusahaan, maka akan ada penetapan tersangka lainnya. “Perusahaan bisa (jadi tersangka),” tuturnya.

Utak-Atik Tanjakan Emen, Perlukah?

Karena banyaknya insiden kecelakaan yang telah terjadi di Tanjakan Emen yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, Pemerintah pun berencana memperbaiki geometri tanjakan maut tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah mendiskusikan rencana ini dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Basuki Hadimuljono. Keduanya telah membahas kontur jalan yang ada di Tanjakan Emen.

“Berkaitan di Subang, beberapa diskusi dengan Menteri PUPR (Basuki) dan laporan dari Dinas Perhubungan Provinsi (Jawa Barat) ada satu evaluasi perubahan konstruksi di tikungan, baik kelalaian maupun derajat tikungan, dan marka jalan di sana,” kata Menhub Budi, seperti dikutip dari Merdeka.com di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Bahkan, Budi mengaku pembicaraan tersebut telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum insiden kecelakaan 10 Februari 2018 yang menelan korban terbanyak dari semua kecelakaan yang pernah terjadi di Tanjakan Emen.

Namun, apakah mengubah kontur Tanjakan Emen adalah jalan satu-satunya untuk menekan angka kecelakaan? Pengamat transportasi dan sipil dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, tidak mempermasalahkan apabila pemerintah ingin mengubah geometri Tanjakan Emen. Hanya saja Ellen menegaskan, solusi tersebut harus disertai bukti jika memang tikungan di jalanan Emen tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Itu kan sangat teknis artinya gini kalau memang setelah dilihat dan diukur di lapangan tidak memenuhi syarat, silakan diubah,” ujar Ellen kepada Liputan6.com, Kamis (15/2/2018).

Ellen menjelaskan, ada standar ukuran tikungan yang sudah dikeluarkan oleh PU Bina Marga. Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu menambahkan, ada ketentuan perhitungan rancangan geometri yang aman bagi sebuah jalan. “Syarat tikungan seperti apa yang aman untuk kecepatan sekian. Itu bisa dihitung,” jelas Ellen.

Namun, pengajar teknik sipil UI ini mengingatkan bahwa pemerintah sebaiknya menganilisis setiap kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Emen. Setelah itu pemerintah baru bisa memastikan apakah geometri jalan adalah penyebab mayoritas Tanjakan Emen sehingga layak untuk diubah.

“Belum tentu tidak memenuhi syarat, belum tentu karena jalannya. Kecelakaan terjadi di sana bisa terjadi karena tanjakannya, kendaraan atau orangnya,” imbuh Ellen.

Ellen tetap menyambut baik keinginan pemerintah yang berniat membenahi Tanjakan Emen. Sebab perubahan geometri jalan pernah terbukti berhasil di Nagreg, Bandung. Setelah perubahan geometri di tanjakan Nagreg, angka kecelakaan di lokasi tersebut menunjukan tren yang menurun.

Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh pemerintah sebelum mengubah geometri Tanjakan Emen agar angka kecelakaan bisa ditekan. Menambah rambu-rambu untuk meningkat kewaspadaan pengendara bisa dilakukan sebagai solusi jangka pendek. Selain itu, Ellen menyarankan agar safety guard dipasang di setiap sisi jalanan Emen terutama yang mengarah ke jurang.

“Mungkin juga membuat lajur khusus jadi ditambah supaya tidak terlalu sempit kalau memungkinkan sehingga masih ada satu lagi,” tutup Ellen. (J. Baptista Satrio – PI’16)

Sumber

http://regional.kompas.com/read/2018/02/14/08471031/rem-yang-bocor-sempat-diakali-sebelum-bus-terguling-dan-tewaskan-27-orang

http://news.liputan6.com/read/3292705/utak-atik-tanjakan-emen-perlukah



BPOM Bekukan Izin Edar Albothyl

Apotek (hermanmiller.com)

PT Nutrindojaya memperkenalkan ‘Albothyl’ sebagai obat luar yang bekerja sebagai antiseptik (membunuh kuman dan mencegah infeksi), hemostatik (menghentikan perdarahan), dan astringet (menciutkan luka serta merangsang pertumbuhan kulit baru). Baru-baru ini, muncul kabar pembekuan izin edar merek dagang ‘Albothyl’ oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) karena terdapat 38 laporan dari professional kesehatan terkait efek samping penggunaan ‘Albothyl’ sebagai obat sariawan selama dua tahun terakhir. Pemberhentian izin edar ‘Albothyl’ disebabkan oleh kandungan policresulen konsentrat di dalamnya yang berbahaya jika digunakan tanpa resep dokter. Policresulen konsentrat merupakan zat antiseptik dan sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah yang menyebutkan bahwa zat tersebut dapat mengobati sariawan.

Penggunaan ‘Albothyl’ sebagai obat luar sudah tertulis di kemasannya, namun masyarakat mengenal produk ini sebagai obat sariawan karena iklan komersial ‘Albothyl’ menyebutkan salah satu kegunaannya adalah sebagai obat sariawan. Penggunaan ‘Albothyl’’ sebagai obat sariawan dilakukan dengan cara mengoleskannya secara langsung di bagian mulut yang terkena sariawan maupun dengan cara berkumur. Penggunaan tersebut tergolong menyalahi aturan sebab policresulen konsentrat tidak dipergunakan untuk obat dalam.

Ilustrasi larangan penggunaan albothyl akibat dampaknya yang berbahaya (Foto : jualqncjellygamat.net)

Penggunaan ‘Albothyl’ sebagai Obat Sariawan Menurut Para Ahli

Kepala Divisi Ilmu Penyakit Mulut, Departemen Gigi dan Mulut RSCM, Dokter Gigi Endah Ayu Tri Wulandari, dalam wawancaranya bersama msn.com, menyebutkan bahwa penggunaan bahan kimia policresulen justru dapat memperparah penyakit rongga mulut. Dokter Gigi Widya Apsari menyebutkan bahwa rasa sakit pada sariawan seketika hilang saat diberi ‘Albothyl’ karena policresulen menyempitkan pembulus darah tepi di sekitar sariawan sehingga suplai darah terhenti dan jaringan sariawan mati. Penggunaan ‘Albothyl’ dengan cara berkumur dapat menyebabkan kulit mulut terkelupas dan tumbuh jaringan baru yang sehat sehingga sariawan sembuh. Memang penyembuhan sariawan ini berlangsung cepat, namun efek samping yang dapat ditimbulkan dapat berbahaya dan memperparah kondisi kesehatan mulut. Efek samping ini dapat berupa sariawan yang membesar dan berlubang serta infeksi.

Obat Sariawan Pengganti ‘Albothyl’

Tidak hanya membekukan izin edar ‘Albothyl’ hingga perbaikan indikasi yang diajukan disetujui, BPOM merekomendasikan penggunaan benzydamine HCl, povidone iodine 1%, atau kombinasi dequalinium chloride dan vitamin C untuk mengatasi sariawan. Jika obat-obat tersebut tidak ditemukan, maka dapat digunakan bahan alami, seperti: air garam, kunyit, bawang putih, yogurt, susu, dan buah sitrus. Obat-obat ini mempunyai antiseptik yang dapat mengobati sariawan, namun jika sakit berlanjut dan tidak kunjung sembuh maka dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter.

Penulis : Septiana Pratama N



Ledakan Gudang Mercon Tangerang, 47 Tewas

Koran Biru Plus adalah edisi Koran Biru yang khusus membahas isu penting di masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih. Infografis dan lainnya dapat dilihat di bagian paling bawah artikel ini.

Gudang yang terletak tidak terlalu jauh dari Bandara Soekarno-Hatta ini meledak hari Kamis (26/10). Korban tewas sejauh ini masih 47 orang.

Pada hari Kamis (26/10) sekitar jam 09.30 WIB, terjadi kebakaran di gudang kembang api atau mercon di Desa Belimbing, Kosambi, Tangerang. Demikian dituturkan salah satu korban selamat yang diwawancarai oleh Kompas, Fitri (18).

Dalam wawancara tersebut, Fitri menyebutkan kebakaran tersebut dimulai dari ruang pembuatan kembang api. Dalam sekejap, ruangan berukuran sekitar 500 meter persegi tersebut dilalap api.

Fitri sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan cara menceburkan dirinya ke dalam bak mandi

 

untuk menghindari api. Selama 30 menit, Fitri kebanyakan menyelam di dalam bak tersebut, sambil sesekali masuk menghirup udara. Kemudian, Fitri berusaha keras menjebol atap asbes di dekat bak air, lalu keluar dari gedung dengan memanjat tembok dibantu tangga yang disediakan warga.

 

Dua Kali Ledakan

Pabrik tersebut terbakar sekitar pukul 09.00, namun baru diketahui karyawan pabrik tersebut sekitar 09.30 WIB. Saat itu, karyawan pabrik berlarian dan kebingungan, sebab pintu pabrik terkunci. Ada beberapa orang yang mencoba memanjat ke salah satu dinding pabrik, namun ada juga yang tidak bisa memanjat sehingga hanya menggedor-gedor pagar pabrik tersebut.

Karyawan yang berada di dalam gedung pabrik kebanyakan terkurung dan akhirnya terlambat menyelamatkan diri. Kebanyakan karyawan ini menjadi korban tewas.

Suara gedoran tersebut didengar oleh Tio, penjaga ruang serbaguna Salembaran di seberang pabrik tersebut. Dalam wawancara dengan Kompas, ia menyebutkan bahwa ada suara gedoran pabrik dan teriakan minta tolong, kebanyakan perempuan muda.

Tukang servis kompor yang berada di sekitar lokasi, Yahya, menuturkan bahwa langit di sekitar lokasi sampai gelap saat kebakaran tersebut tengah terjadi. Yahya, juga dalam wawancara harian Kompas, menyebutkan bahwa banyak di antara karyawan tersebut yang tidak memanjat dan hanya bisa menggedor-gedor pagar pabrik meminta pertolongan.

Menurut laporan Tempo.co, karyawan yang terjebak tidak berani lewat gerbang depan yang memang sudah terbuka. Hal ini disebabkan ada gudang juga yang terbakar di bagian depan gedung. Oleh karena itu, karyawan yang terjebak di dalam berusaha keluar dari pabrik lewat pintu belakang, dibantu warga. Naas, pintu belakang dalam kondisi terkunci.

Tiang Listrik Roboh

Warga berusaha menyelamatkan karyawan pabrik tersebut dengan menjebol sebagian dinding pabrik dan memasang tangga di dekat bak air pabrik tersebut. Karyawan pabrik yang berhasil menyelamatkan diri bisa keluar dari pabrik tersebut sebelum terjadi ledakan yang kedua. Saat terjadi ledakan kedua, warga sudah tidak berani mendekati pabrik tersebut.

Ledakan kedua merobohkan tiang listrik yang berada di dekat pabrik. Api baru mulai dilokalisasi petugas damkar pada jam 12.30 WIB, baru bisa dipadamkan 5 jam kemudian.

Penyebab Diketahui 2 Hari Lagi

Penyebab kebakaran pabrik kembang api tersebut, yang semula merupakan pabrik ayakan pasir tersebut tengah diselidiki. Hasil dari olah TKP baru dapat diketahui maksimal dua hari dari Jumat (27/10). Demikian dituturkan anggota Tim Puslabfor Polri, Kompol Nurcholis kepada detik.com.

Sementara itu, 4 saksi masih diperiksa, termasuk salah satunya bos dari pabrik tersebut yang masih berstatus saksi.

Bos pabrik tersebut, Indra Liyono, sudah diperiksa polisi sejak Kamis (26/10). Pemeriksaan masih terkait waktu pabrik dibuka dan perizinan.

Dari hasil olah TKP, diketahui ada alat pemadam kebakaran yang rusak dan dalam kondisi hancur. Kembang api milik PT Panca Buana Cahaya Sukses tersebut kebanyakan sudah terbakar. Sementara itu, menurut Nurcholis, masih ada barang bukti yang belum bisa dibuka ke publik karena masih harus melalui uji laboratorium.

Menurut Tempo, total terdapat 50 barang bukti berhasil diamankan polisi. Barang bukti tersebut di antaranya 28 sepeda motor milik warga, sisa bahan-bahan, kawat kembang api, dan 20 mobil – seperti disebutkan juru bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono.

Korban Tidak Bisa Diidentifikasi

Korban diketahui tidak dapat diidentifikasi, karena kebanyakan korban sudah tidak dapat dikenali. Namun, detikcom memberitakan bahwa 3 korban meninggal berhasil diidentifikasi, yaitu Sunarya, Slamet Rahmat, dan Iyus Hermawan.

Korban yang tidak dapat diidentifikasi baru benar-benar dapat dikenali setelah tes DNA dari anggota tubuh korban yang tersisa. Hal ini disebutkan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Arthur Tampi kepada wawancara dengan Kompas.

Untuk mempermudah pencarian korban, Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan di RS dr. Soekanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga dapat membawa data antemortem/sebelum kematian, atau dokumen riwayat pemeriksaan gigi.

Pekerja Anak

Terdapat isu bahwa pabrik tersebut melibatkan pekerja anak. Saat ini, Kemenaker tengah mengusut dugaan tersebut.

Dugaan tersebut datang mulai dari bupati Tangerang yang datang melihat kondisi korban di RSUD Tangerang. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengamati bahwa korban di pabrik tersebut ada yang masih 15 tahun dan 16 tahun.

Jika benar pabrik tersebut mempekerjakan anak di bawah umur, maka bos pabrik tersebut melanggar UU Tenaga Kerja.

Karyawan mengakui bahwa ada pekerja anak di pabrik tersebut. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Tuti, salah satu pekerja di pabrik tersebut, berkata: “Paling muda itu umur 16, ada dua orang teman saya perempuan semua. Kalau pria, saya tidak tahu, umurnya masih kayak anak-anak SMP.”

Ditambahkan Tuti bahwa pabrik tersebut mempekerjakan anak di bawah umur karena ingin membantu ekonomi keluarga di sekitar pabrik yang kurang mampu. Mandor pabrik tersebut memperbolehkan anak-anak remaja bekerja, namun tidak menerima anak kecil.

Hal ini kembali dikonfirmasi oleh pernyataan Komisi Komnas HAM, Siane Indriani, bahwa insiden kebakaran PT Panca Buana Cahaya Sukses (PCBS) menyebutkan bahwa sebagian korban kebakaran ini masih anak-anak.

Ancaman Pidana

Terkait kemungkinan banyaknya pelanggaran pabrik selain adanya pekerja anak, Kombespol Argo Yuwono menyebutkan bahwa masih dapat diselidiki lebih lanjut.

Bos pabrik tersebut dapat dijerat hukum pidana. Ancaman pidana tersebut terutama terkait pekerja anak. Namun, ada ancaman pidana lain terkait keselamatan kerja, yang dapat menyebabkan izin perusahaan dicabut.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker Sugeng Priyanto masih melakukan pengawasan terkait dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan pabrik, utamanya terkait kebakaran ini. Jika terbukti melakukan pelanggaran, perusahaan terjerat UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Sugeng akan mulai menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan terhadap keselamatan kerja di pabrik.

Bayaran Pekerja 20 Ribuan

Pekerja di pabrik tersebut dibayar antara Rp 20 ribu sampai 30 ribu per hari. Salah satu pekerja yang diwawancarai Kompas, Fatimah, menyebutkan bahwa untuk pekan pertama ia dibayar Rp 55 ribu per hari. Pada pekan kedua, menurun menjadi Rp 40 ribu per hari. Pada pekan ketiga, upahnya

menjadi Rp 20 ribu-25 ribu saja per hari. Upah tersebut dibayar borongan pada pekan ketiga.

Akibat gaji kecil tersebut, Fatimah sempat ingin berhenti kerja di pabrik kembang api PT PCBS. Fatimah sendiri mengalami luka bakar 60 persen di tubuhnya, sehingga masih dirawat di ICU.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Sianne Indriani melalui detikcom menyebutkan bahwa pekerja di bagian pengemasan dibayar Rp 40 ribu per hari. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Mereka ditarget menyelesaikan 1000 pack kembang api dalam sehari. Kalau tidak mencapai target, upah dipotong cukup besar, ada yang sampai Rp 20 ribu sehari.

Pelanggaran pabrik ini ikut dikecam anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago, serta Gubernur Banten Wahidin Halim. Irma menjelaskan bahwa korban yang ia temui menurutnya tidak mengetahui penyebab terjadinya ledakan kuat disusul kebakaran. Banyak yang terjebak karena pintu terkunci. Pintu tersebut hanya bisa dibuka pada saat jam makan siang.

Menerjang Api

Kisah-kisah pilu datang dari sejumlah orang yang terlibat dalam peristiwa kebakaran ini. Di antaranya Lina (49) yang menerjang api sampai mendapatkan luka bakar di kedua kakinya, lengan kanan, dan wajahnya. Ada Suprio, suami Atin Puspita yang menjadi korban luka bakar, menyebutkan bahwa luka bakar istrinya tersebut mencapai sekujur badan. “Parah banget,” tuturnya kepada Kompas.

Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yaitu Haerul Fikri, menyebutkan bahwa petugas kebakaran memiliki tugas ganda, yaitu mengevakuasi jenazah dan sebagian korban hidup yang masih bisa diselamatkan.

“Mereka itu terjebak di pabrik bagian belakang. Kasihan, ada yang sudah pasrah nyender ke tembok, ada yang masih bisa lari nyelamatin diri saat polisi menjebol tembok belakang,” ujar Haerul Fiqri, Jumat (27/10) kepada Liputan6.com.

Jarak pandang Haerul sangat pendek, bahkan senter yang digunakan tidak banyak membantu untuk menerobos gedung.

(M/ Kompas, Jumat (27/10) hal.1, tempo.co, kompas.com, detik.com, cnnindonesia.com, kumparan.com, republika.co.id, liputan6.com)

Koran Biru versi koran dapat dilihat di bawah.